Blitar (beritajatim.com) – Kabupaten Blitar kini berada dalam bayang-bayang ancaman kekeringan ekstrem. Fenomena iklim “El Nino Godzilla” diprediksi akan menghantam wilayah ini, menempatkan sedikitnya 21 desa di 7 kecamatan dalam status siaga darurat kekeringan.
Namun, di tengah ancaman bencana yang kian nyata, ketersediaan air bersih untuk dropping air bersih yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar justru iku menipis.
Data yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar stok air bersih yang bisa didroping untuk mengatasi El Nino Godzilla hanya tinggal 90 rit saja.
Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengungkapkan bahwa anggaran penanganan kekeringan tahun 2026 adalah sebesar Rp80 juta. Anggaran itu adalah susunan tahun 2025 lalu, yang kini dirasa tak lagi relevan dengan kondisi lapangan, utamanya saat bahan bakar minyak jenis solar naik.
Awalnya, dana tersebut diproyeksikan mampu membiayai 133 rit (pengiriman) air bersih. Namun, melambungnya harga BBM dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter memaksa BPBD memangkas target distribusi secara drastis.
“Dengan kenaikan BBM ini, stok yang kita miliki sekarang hanya tersisa 90 rit. Jika melihat durasi kekeringan yang diprediksi panjang, jumlah ini jelas tidak akan mencukupi,” ujar Wahyudi pada Rabu (29/04/2026).
Menyadari cadangan daerah yang menipis, BPBD Kabupaten Blitar telah melayangkan surat permohonan bantuan darurat ke tingkat Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami sudah mengajukan tambahan sebanyak 600 rit ke provinsi. Kami berharap ada sinyal positif dan tindak lanjut cepat agar masyarakat di desa terdampak tidak sampai mengalami krisis air yang berkepanjangan,” tambah Wahyudi.
Selain berharap pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Blitar juga mulai melirik potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha. Langkah ini diambil sebagai strategi back-up jika dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPKD tidak dapat segera dicairkan.
“Kami berupaya merangkul dunia usaha untuk ikut peduli. Penanganan kekeringan ini tidak bisa hanya bertumpu pada APBD yang terbatas, butuh gotong royong lintas sektor,” pungkasnya. (owi/ted)
