Ponorogo (beritajatim.com) – Tanpa banyak sorotan, gelombang pensiun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo terus bergerak senyap namun pasti. Ratusan pegawai purna tugas setiap tahun, meninggalkan lubang di posisi-posisi krusial yang tak bisa dibiarkan terlalu lama kosong.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo menunjukkan tren pensiun yang konsisten tinggi. Tahun ini, jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas bahkan melampaui tahun sebelumnya. Tentu hal itu menandakan tekanan pada kebutuhan sumber daya manusia kian nyata.
Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Ponorogo Imam Mashudi menyebut, setiap tahun rata-rata 400 hingga 500 pegawai pensiun. Tahun ini jumlahnya lebih dari 480 orang, naik dibanding 2025 yang mencapai 468 pegawai. Dari total tersebut, sektor pendidikan menjadi penyumbang terbesar.
“Guru paling banyak, karena jumlahnya memang juga banyak,” kata Imam, Selasa (28/4/2026).
Lonjakan pensiun di sektor pendidikan bukan sekadar angka statistik. Di lapangan, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas layanan belajar mengajar, jika tidak diimbangi dengan strategi pengisian formasi yang tepat dan cepat.
Selain pensiun reguler, permohonan pensiun dini juga tetap muncul setiap tahun, meski jumlahnya relatif kecil. Fenomena ini menjadi indikator tambahan bahwa dinamika kepegawaian tidak hanya dipengaruhi faktor usia, tetapi juga kondisi personal pegawai. Imam mengakui adanya pengajuan pensiun dini tersebut, meski hanya sekitar 10 permohonan per tahun. Faktor kesehatan menjadi alasan dominan di balik keputusan tersebut.
“Setiap tahun rata-rata angka pensiun itu sama, pensiun dini juga beberapa. Tinggal bagaimana nanti dalam penataan pegawai agar maksimal saja,” ungkapnya.
Di tengah tekanan kekosongan, Pemkab Ponorogo sebelumnya mencoba menutup celah melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu. Langkah ini dinilai cukup membantu menjaga keberlangsungan fungsi layanan, khususnya di sektor strategis.
Namun, untuk tahun ini, kepastian rekrutmen belum bisa dipastikan. Fokus pemerintah daerah saat ini masih tertuju pada penataan internal, terutama terkait beban belanja pegawai yang dinilai masih tinggi. Menurut Imam, kebijakan ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan riil organisasi.
“Saat ini Pemkab fokus menata pegawai, belanja pegawai daerah masih tinggi,” pungkasnya. (end/but)
