Ponorogo (beritajatim.com) – Lonjakan harga aspal akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo mengubah strategi pembangunan infrastruktur jalan. Penyesuaian dilakukan dengan menyusun ulang prioritas pekerjaan agar program tetap berjalan di tengah tekanan biaya.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan baku, khususnya aspal, menjadi faktor utama perubahan perencanaan teknis.
Data terbaru dari Pertamina Trading & Service menunjukkan lonjakan signifikan harga aspal, baik jenis curah maupun kemasan, yang selama ini menjadi komponen utama pembangunan jalan.
“Harga terbaru ini yang kami tunggu, karena menjadi dasar kami untuk memulai perbaikan jalan,” kata Jamus, Selasa (14/4/2026).
Dengan pagu anggaran yang tidak berubah, DPUPKP Ponorogo kini dihadapkan pada pilihan rasional, yakni mengurangi panjang ruas jalan yang diperbaiki atau mengatur ulang skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada ruas dengan tingkat kerusakan paling parah serta memiliki mobilitas tinggi.
Penyesuaian juga mencakup proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU). DPUPKP melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan perubahan target tetap sesuai regulasi.
“Kami koordinasi lagi dengan Kementerian PU, karena ini tentu mempengaruhi target misalnya yang semula bisa 10 kilometer hanya menjadi 9 kilometer,” jelasnya.
Meski harus melakukan rasionalisasi, DPUPKP menegaskan kualitas pekerjaan tidak akan dikompromikan. Standar konstruksi tetap dijaga agar hasil perbaikan jalan memiliki daya tahan jangka panjang dan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemkab Ponorogo sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp103 miliar untuk program overlay atau pelapisan ulang jalan rusak. Rencana pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan pada Mei 2026, setelah proses penyesuaian harga rampung.
“Kalau penyesuaian harga ini nanti selesai, segera kami ajukan ke tim lelang, sehingga bulan depan atau paling lambat akhir bulan sudah mulai pekerjaan semua,” pungkasnya.
Perubahan prioritas ini menjadi langkah realistis di tengah tekanan global. Bagi DPUPKP Ponorogo, menjaga kesinambungan pembangunan tetap menjadi prioritas, meski harus menata ulang target agar selaras dengan dinamika biaya yang terus berubah. [end/beq]
