Gresik (beritajatim.com) – Pasca-penertiban bangunan liar (bangli) di Kecamatan Driyorejo, pemerintah daerah setempat langsung tancap gas menangani persoalan banjir yang selama ini menghantui wilayah selatan. Langkah cepat dilakukan dengan membentuk tim teknis normalisasi saluran air guna mengatasi penyempitan akibat bangunan liar dan sedimentasi.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom menjadi prioritas utama. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan DPRD Gresik agar proses pengawasan dan pelaksanaan berjalan optimal.
“Kita bentuk tim teknis normalisasi agar wilayah selatan bebas banjir. Semua pihak harus terlibat, termasuk DPRD,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Yani itu juga menekankan pentingnya percepatan penganggaran melalui APBD. Ia meminta tim anggaran segera memprioritaskan pendanaan agar proses normalisasi bisa berjalan cepat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Dhiannita Tri Astuti, mengungkapkan pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat hingga pelaku usaha terkait kondisi saluran air di wilayah tersebut.
“Hasil survei menunjukkan adanya penyempitan, pendangkalan, bahkan hilangnya saluran karena tertutup bangunan liar. Ini yang memicu banjir karena aliran air tidak berjalan normal,” jelasnya.
Ia menambahkan, normalisasi akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Tidak hanya fokus pada Kali Afur, tetapi juga saluran-saluran kecil yang terhubung dalam satu sistem drainase. Kondisi di lapangan menunjukkan sedikitnya 22 perusahaan turut memengaruhi sistem aliran air di kawasan tersebut.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, harus satu sistem. Kami juga mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Timur dan balai terkait,” imbuhnya.
Saat ini, DPUTR Gresik tengah menyiapkan peralatan dan dukungan teknis. Normalisasi Kali Afur dijadwalkan mulai dieksekusi setelah musim hujan berakhir, mengingat kewenangan sungai berada di bawah balai besar wilayah sungai.
Di sisi lain, Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah. DPRD mendorong agar penanganan banjir masuk dalam prioritas pembahasan APBD, khususnya melalui Komisi III.
“Kami targetkan pembahasan anggaran dipercepat dalam perubahan APBD tahun ini agar normalisasi dan penataan bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. [dny/kun]
