Saat Perda Jadi Tameng Jukir Nakal di Blitar Patok Tarif Mahal

Blitar (beritajatim.com) – Keluhan tarif parkir mahal di Kota Blitar terus bermunculan. Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyebut kondisi ini bukan semata pelanggaran di lapangan, melainkan dipicu oleh celah aturan dalam peraturan daerah (Perda) yang masih berlaku.

Menurutnya, Perda tentang parkir insidentil justru menjadi “tameng” bagi juru parkir nakal untuk menarik tarif tinggi kepada masyarakat. Dalam aturan tersebut, tarif parkir bisa mencapai Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil.

“Jadi sekarang banyak masyarakat yang mengeluhkan soal parkir ya. Tapi mau gimana lagi karena di Perdanya memang ada yang membolehkan narik tarif Rp5 ribu,” ungkapnya, Kamis (9/4/2026).

Kondisi ini membuat upaya penertiban parkir di lapangan menjadi tidak maksimal. Para juru parkir memanfaatkan celah aturan tersebut untuk tetap mematok tarif tinggi tanpa bisa ditindak secara tegas.

Pemerintah Kota Blitar sebenarnya telah mengajukan revisi Perda untuk menurunkan tarif parkir agar lebih terjangkau. Dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan, tarif parkir direncanakan menjadi Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil.

Namun hingga kini, raperda tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Blitar, sehingga belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

“Sebenarnya tempo hari kita sudah mengajukan untuk revisi tarif parkir dalam Perda itu di DPRD namun rupanya itu belum menjadi prioritas ya, padahal menurut kami itu sangat prioritas,” tegasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin berharap revisi Perda parkir dapat segera dibahas dan disahkan, sehingga penertiban tarif parkir di lapangan bisa dilakukan secara efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat. [owi/beq]