Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, menunjukkan perkembangan positif dalam pemetaan kerawanan pangan. Meskipun sebagian besar wilayahnya relatif aman, ada tiga desa yang tetap menjadi prioritas penanganan kerawanan pangan pada 2025.
Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Sanenrejo, Desa Curah Takir, dan Desa Tutul. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan (KPPP) Jember, Sugiyarto, saat rapat di gedung DPRD Jember, Kamis, 2 April 2026.
Berdasarkan pemetaan ketahanan pangan di Kabupaten Jember, dari 245 desa dan kelurahan yang ada, tiga desa tersebut masuk dalam kategori Prioritas 3, yang berarti mereka berada dalam wilayah rawan pangan, meskipun dengan tingkat kerentanannya tidak setinggi prioritas lainnya.
Sugiyarto menjelaskan bahwa Prioritas 1 dan 2 masing-masing tidak memiliki desa yang masuk kategori rawan pangan. Sementara itu, terdapat 19 desa dalam Prioritas 4, 110 desa dalam Prioritas 5, dan 116 desa dalam Prioritas 6. Dengan demikian, secara keseluruhan, Kabupaten Jember dapat dikatakan relatif tidak rawan pangan.
“Prioritas 1 kita ada nol desa, Prioritas 2 kita nol desa, Prioritas 3 kita ada tiga desa yaitu Sananrejo, Curah Takir, dan Tutul. Prioritas 4 kita ada 19 desa dan Prioritas 5 kita ada 110 desa, prioritas 6 kita 116 desa,” kata Sugiyarto. Menurutnya, semakin kecil jumlah desa yang rawan pangan, semakin baik kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Pemkab Jember telah merancang sejumlah program dan kebijakan. Program unggulan yang diusung adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan diterapkan di 28 lokasi pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan, mengurangi inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemkab Jember juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan ternak untuk kelompok masyarakat. Setiap kelompok akan mendapatkan satu ekor domba jantan dan sembulan domba betina sebagai bagian dari program Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Dinas KPPP juga memberikan bantuan ayam siap bertelur, kandang, dan pakan untuk 40 keluarga miskin pada 2025 sebagai pilot project berbasis peternakan.
Pemkab Jember juga menjalankan program OK Mase atau Satu Keluarga Satu Kolam Ikan untuk 65 keluarga, yang bertujuan mengurangi kemiskinan sekaligus mendukung penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Program ini juga mendapat apresiasi sebagai inovasi daerah dan mendapatkan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Jawa Timur.
Tak hanya itu, Dinas KPPP Jember juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan. Pada 2025, Dinas KPPP menggelar tujuh kali sosialisasi yang diikuti oleh 600 anak sekolah dasar dan 100 ibu hamil dan menyusui. Sugiyarto menjelaskan, program ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar gemar makan ikan sebagai bagian dari pola makan sehat.
Dalam sektor perikanan, Sugiyarto menyebutkan bahwa biaya terbesar dalam produksi ikan adalah pakan, yang mencapai sekitar 70 persen dari ongkos produksi. Untuk itu, Dinas KPPP Jember memberikan bantuan pakan kepada 20 kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas ikan serta mengatasi kekurangan pangan.
“Perbedaan kadar protein dalam pakan ini yang menyebabkan harga daripada pakan ikan itu lebih tinggi,” ujar Sugiyarto. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pakan mahal, Dinas KPPP juga memberikan pelatihan tentang pembuatan pakan alternatif untuk sektor perikanan kepada 30 pembudidaya ikan.
Melalui serangkaian kebijakan dan program yang telah disusun, Pemkab Jember berharap dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi dengan baik, terutama di desa-desa yang tergolong rawan pangan seperti Sananrejo, Curah Takir, dan Tutul. [wir/suf]
