Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah merumuskan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kerja setempat. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan di tengah dinamika kondisi ekonomi global saat ini.
Kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan prima meskipun sebagian pegawai menjalankan tugas secara jarak jauh. Pemerintah daerah menyadari bahwa mobilitas staf setiap harinya memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait penggunaan energi dan efisiensi waktu.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa banyak bawahannya yang berdomisili cukup jauh dari pusat perkantoran kabupaten. “Pegawai kita itu rumahnya ada yang dari Malang, ada dari Kota Pasuruan, sehingga kalau WFH kemungkinan kita nanti satu hari,” ungkapnya.
Faktor geografis tempat tinggal ASN menjadi poin utama mengapa kebijakan ini dinilai masuk akal untuk segera diterapkan secara terjadwal. Dengan mengurangi frekuensi perjalanan dinas harian, beban biaya transportasi pegawai diharapkan dapat ditekan secara signifikan tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Mengenai jadwal pelaksanaan, pemerintah daerah belum menetapkan hari spesifik karena masih menunggu arahan teknis dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Sinkronisasi jadwal dengan kebijakan wilayah tetangga dan provinsi dianggap penting agar koordinasi antarinstansi tidak terhambat.
Mas Rusdi menyebutkan bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi intensif dengan otoritas di tingkat Jawa Timur untuk menentukan hari yang paling efektif. “Kita konsultasi dulu ke provinsi, apa kita menyesuaikan provinsi hari Rabu atau nanti bisa hari yang lain,” tuturnya.
Di sisi lain, pimpinan daerah memberikan apresiasi terhadap stabilnya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang hingga kini masih terjangkau oleh masyarakat. Kondisi ini dipandang sebagai hasil nyata dari kolaborasi apik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Implementasi kebijakan WFH ini rencananya akan diberlakukan dalam waktu dekat setelah seluruh regulasi pendukung dan sistem pelaporan kinerja digital dinyatakan siap. Masyarakat diminta tetap tenang karena loket-loket pelayanan utama dipastikan akan tetap beroperasi secara tatap muka dengan sistem piket yang ketat. [ada/aje]
