Surabaya (beritajatim.com) -Konflik politik di negara Iran tak mungkin dilepaskan dari posisi strategis negara ini dalam perspektif politik energi global. Iran memiliki sumber daya energi minyak dan gas (Migas) sangat besar.
Pertarungan politik nasional Iran yang dibumbuhi dengan intervensi, baik bersifat soft maupun hard politik, oleh negara-negara besar dalam perspektif histori-politik selalu terkait dengan migas.
Data sekarang menunjukkan, Iran berada di posisi ketiga negara dengan depositi minyak terbesar di dunia. Posisi pertama ditempati Venezuela dengan deposit minyak 303-303,2 miliar barel (terbesar di dunia, didominasi minyak mentah ekstra berat).
Posisi kedua Arab Saudi dengan 267-267,2 miliar barel (eksporter utama dunia dengan minyak mentah ringan). Tempat ketiga Iran dengan 208-209 miliar barel, posisi keempat Irak dengan 145 miliar barel, dan tempat kelima oleh Uni Emirat Arab (UEA) dengan 113 miliar barel.
Dari kelima negara dengan deposit minyak terbesar di dunia itu, hanya Iran dalam tempo 47 tahun terakhir, tak bersahabat dengan Amerika Serikat (USA) dan sejumlah negara-negara Barat lain.
Sahabat baik rezim Republik Islam Iran sejak revolusi Islam Februari 1979 adalah Rusia, China, dan Korea Utara (Korut). Arab Saudi, Irak, dan UEA punya relasi baik dengan Amerika Serikat.
Venezuela pasca-kejatuhan rezim Nicolas Maduro juga berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Kini banyak korporasi hulu migas Amerika Serikat, seperti Chevron, ExxonMobil, Conoco Philip, dan lainnya berbisnis kembali di Venezuela setelah rezim politik Maduro ambruk.
Rezim Shah Iran
Bagaimana lanskap politik, ekonomi, sosial dan kultural Iran sebelum revolusi Islam Februari 1979? Negara ini dikendalikan dan diperintah dengan prinsip Sekulerisme: Memisahkan urusan-urusan agama dari ranah politik praktis negara.
Model demokrasi negara-negara Barat diterapkan rezim Shah Iran, Shah Reza Pahlavi secara paripurna. Namun demikian, demokrasi Barat itu menafikan ruang perbedaan pendapat, tak mengizinkan hidupnya oposisi politik, matinya kritik, dan intimidasi politik yang sangat keras melalui agen polisi rahasia negara: SAVAK.
“Shah Iran yang terakhir sendiri, yang gemar menyebut dirinya sebagai seorang modernis dan liberal, tidaklah berbeda cara pemerintahannya dengan raja-raja sebelumnya. Shah Iran itu congkak dan tak mau mendekati rakyat. Memerintah secara diktator, bertangan besi, tidak menyetujui adanya oposisi dan kritik. Dia membiarkan orang-orang asing bekerja, sehingga memgambil tempat orang Iran sendiri. Di zamannya, kebanyakan orang asing yang bekerja di Iran itu berasal dari Amerika Serikat,” tulis Dr Nasir Tamara (2017) dalam bukunya: Revolusi Iran.
Iran merupakan negara modern yang memiliki usia peradaban sangat tua: sekitar 3000 tahun. Rakyat bangsa ini dikenal memiliki energi mental yang sangat kuat. Mereka biasa ditempa dengan praksis kehidupan politik nasionalnya yang berlangsung keras dan perih.
Iran modern pasca perang dunia (PD) II juga seringkali diwarnai gejolak politik lokal yang menyertakan tangan-tangan asing di dalamnya, khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lain.
Sebelum revolusi Islam Iran pada Februari 1979, Shah Iran pernah mengadakan pesta berbiaya USD 300 juta. Pesta politik untuk menggambarkan kebesaran Iran di masa lalu, terutama di era Kaisar Kyrus Agung yang dikenal adil, merakyat, dan sangat memperhatikan tradisi kemanusiaan yang tinggi kepada rakyatnya.
Banyak tokoh penting yang diundang dan hadir. Di antaranya Wapres Amerika Serikat Spiro Agnew, pemimpin Yugoslavia Marsekal Broz Tito, Perdana Menteri Prancis Chaban Delmas, dan tokoh dari banyak negara lain. “Dari Indonesia hadir Sri Sultan Hamengkubuwono IX, saat itu Wakil Presiden,” tulis Nasir Tamara.
Dengan upacara dan pesta itu, Shah Iran ingin menunjukkan bahwa rezim politik yang kini digenggamnya bakal terus mewarisi dan menjalankan nilai-nilai haq dan mulia yang diajarkan Kaisan Kyrus Agung.
“Kami bersumpah bahwa tradisi kemanusiaan yang menjadi dasar kekaisaranmu yang besar tetap akan menjadi tujuan ideal hidup kami, menjadi sikap rakyat kami…,” tegas Shah Iran seperti dikutip Nasir Tamara dalam bukunya.
Realitas histori politik saat itu memperlihatkan potret buram dan berbanding terbalik dengan politik praktis Iran. Rezim Shah Iran yang naik tahta berkat dukungan CIA Amerika Serikat, menurut Amnesty Internasional, tulis Nasir Tamara, ditaksir tak kurang menahan 25.000 sampai 100.000 orang tahanan politik di berbagai penjara di seluruh penjuru Iran.
“Selama berlangsungnya upacara dan pesta itu, mereka yang dicurigai langsung ditangkap dan paling tidak diawasi dengan seksama oleh polisi rahasia rezim yang sangat kejam: SAVAK. Di Teheran, universitas dan sekolah menengah ditutup untuk mencegah terjadinya agitasi dari pelajar dan mahasiswa,” ujar Nasir Tamara.
Memerintah Iran hingga revolusi Islam Februari 1979, Shah Iran terakhir, Reza Pahlavi, lahir pada 26 Oktober 1919. Pada tahun 1939, dia menikah dengan Putri Fauziah, adik Raja Faruq dari Mesir. Dia mulai naik tahta pada 17 Desember 1941, di usia sekitar 22 tahun, setelah ayahandanya diasingkan.
Masa muda Shah Iran memperoleh pendidikan keras bahkan kasar dari ayahnya. Dia didampingi seorang pengajar dari Prancis dan sekolah menengah di Rosey Swiss. Dia mahir berbahasa Prancis, Inggris, dan Iran. Setamat SMA di Swiss, Shah Iran masuk Akademi Militer Iran. Setelah lulus dia langsung bekerja di bawah kendali dan perintah ayahnya yang dikenal sangat keras dan kejam.
Nasionalisasi Perusahaan Minyak Iran
Di awal tahun 1950-an, ada sosok Perdana Menteri (PM) Iran yang sangat berani, cerdas, patriotik, dan nasionalis. Namanya Dr Moshadeq. Salah satu langkah berani dijalankan Moshadeq adalah melakukan nasionalisasi perusahaan minyak Iran (National Iran Oil Company/NIOC).
Korporasi hulu migas jadi jantung dan darah segar bagi perekonomian nasional Iran. Selain itu, dalam kinerjanya, NIOC sejak puluhan tahun lalu melibatkan banyak pekerja dan investor sejumlah negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat.
Moshadeq, tokoh nasionalis Iran ini, memegang jabatan perdana menteri sejak 28 April 1951. Usianya tak lagi muda saat memegang jabatan politik strategis itu. Sekitar 70 tahun. Dia mahir bahasa Inggris dan Prancis. Maklum, dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Institut d’Etudes Politiques de Paris di Prancis dan Swiss.
Langkah politik-ekonomi fundamental yang pertama dijalankan setelah menjabat PM Iran adalah membuat UU tanggal 1 Mei 1951 mengenai nasionalisasi minyak di Iran. Policy ekonomi politik sangat menghentak dan mengejutkan. Policy ini menjadikan dia populer, kendati saat awal menjabat posisi PM, tingkat popularitas Moshadeq rendah, dia bukan figur populis.
“Dr Moshadeq ingin menjadi Gandhi-nya orang Iran. Jika Gandhi hanya mempunyai seekor kambing dan 400 juta pengikut, maka Moshadeq adalah seorang miliarder, tapi tak seekor domba pun yang mau mengikutinya,” tulis Nasir Tamara dalam bukunya.
Policy PM Moshadeq untuk menasionalisasi perusahaan minyak nasional Iran mengakibatkan Inggris marah. Sebab, banyak investor dan pekerja Inggris yang mengoperasikan blok-blok migas di Iran. Inggris mengajukan keberatannya ke Mahkamah Internasional di Denhag Belanda pada 5 Juli 1951. Mahkamah Internasional ini awalnya memenangkan Inggris. Tapi, PM Moshadeq tak terima dan meneruskan perjuangannya.
Ketika Inggris mengadukan masalah serupa ke Dewan Keamanan PBB di New York, Moshadeq langsung segera ke New York. Di forum DK PBB itu Moshadeq menyampaikan argumentasi policy yang diambilnya dalam bahasa Prancis yang mahir dan cas cis cus. Dia memenangkan perdebatan di DK PBB. Ketika pulang ke Teheran, Moshadeq disambut sebagai pahlawan.
Konflik dan polemik tentang pengelolaan minyak Iran yang melibatkan banyak negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat, mengakibatkan lanskap politik nasional Iran tak pernah stabil. Pertarungan politik antarfaksi yang ada seringkali muncul.
“Ternyata, pada 19 Agustus 1953, Jenderal Zahedi menangkap Moshadeq berkat bantuan keuangan dan perencanaan Amerika Serikat melalui badan intelijennya: CIA. Moshadeq kemudian menghabiskan masa tuanya di tahanan rumah di desa kecil Ahmadabad, kira-kira 100 kilometer dari Teheran,” tulis Nasir Tamara.
Sebelumnya dia dipenjara selama 3 tahun 6 bulan dan baru dibebaskan pada tanggal 5 Agustus 1956. Mundurnya Moshadeq membuat orang Amerika Serikat masuk ke Iran menggantikan Inggris di segala bidang. Sedang Shah Iran, Reza Pahlavi, kembali memegang kekuasaan seorang diri dengan proteksi politik dan keamanan Amerika Serikat.
“Shah Iran melakukan tindakan keras setelah mundurnya Moshadeq dan pembersihan di kalangan militer. Sekitar 600 perwira militer Iran ditangkap dan 41 orang ditembak mati,” tulis Nasir Tamara dalam bukunya: Revolusi Iran. [air/bersambung]
1 Komentar
singkatnya amerika ingin menguasai minyak iran. tidak bisa. amerika harus dihancurkan lebih dulu. amerika itu sumber dari segala sumber permasalahan di muka bumi. karena amerika itu isinya orang orang yg rakus dalam segala hal. dan karena kerakusannya itulah amerika harus menguasai dunia. kalau sudah bisa menguasai
dunia, maka semua negara
harus tunduk padanya. kalau semua negara sudah tunduk pada amerika, maka Israel akan dengan tenang dan damai bisa “merampok”semua tanah Palestina. kalau palestina sudah dikuasai maka Israel akan melakukan aksi yg sudah lama sekali dan turun temurun dilakukan untuk merubah dunia dengan bekingan amerika. semua sensi kehidupan akan diubah oleh Israel, termasuk kehidupan beragama khususnya islam, islam akan dihancurkan Israel dengan berbagai cara dan berbagai alasan. menurut Israel juga, islam harus runtuh dan musnah
makanya apa pun yg dilakukan amerika dan Israel harus dilawan. khususnya bagi umat islam sedunia. umat jangka mudah dipecah belah, soal ini dan itu. islam hanya satu. gak usah mempersoalkan Syiah Sunni. biarkan mereka menjalani agama islam sesuai ajaran islam mereka. kalau islam terus bertengkar, maka Israel dan amerika tertawa lebar lebar mulutnya. amerika dan Israel harus dimusnahkan dari muka bumi.