Ponorogo (beritajatim.com) – Penghentian sementara 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, menjadi alarm keras bagi pengelolaan dapur program gizi. Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menegaskan bahwa langkah suspend tersebut bukan tanpa alasan, melainkan buntut dari sejumlah persoalan serius di lapangan. Mulai dari lemahnya pengawasan hingga dugaan intervensi pihak luar yang berujung pada kualitas makanan.
“Jelas disuspend kalau nanti dalam perjalanan suspend itu ketika dibuka masih ada kejadian lagi, maka diperkirakan akan ditutup seterusnya,” tegas Lisdyarita, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN) itu harus menjadi peringatan bagi seluruh pengelola dapur SPPG di Ponorogo. Dia menyebut, pengawasan dalam operasional dapur tidak boleh longgar, apalagi menyangkut kualitas konsumsi masyarakat penerima manfaat. Lisdyarita juga menyebut pentingnya kehadiran kepala SPPG di lokasi sebagai bentuk tanggung jawab langsung.
“Jadi buat teman-teman seluruh dapur SPPG yang ada di Ponorogo, harus berhati-hati sekali karena BGN tidak main-main,” kata Bunda Rita sapaan akrabnya.
Plt. Bupati Lisdyarita mengungkapkan, salah satu akar persoalan muncul dari tidak adanya kepala SPPG di tempat saat operasional berlangsung. Kondisi itu menyebabkan pengawasan tidak maksimal, termasuk dalam proses penerimaan bahan makanan. Bahkan, dirinya menemukan adanya praktik pendelegasian tanpa kontrol yang jelas kepada staf.
“Karena kan munculnya dari kemarin permasalahan banyak, ada yang kepala SPPG nya tidak di tempat, padahal kepala SPPG harus ada di tempat. Sehingga monitoring setiap hari dari pagi sampai malam,” jelasnya.
Ketiadaan kepala SPPG di lokasi, lanjut Lisdyarita, berpotensi membuka celah terjadinya masalah serius, termasuk masuknya bahan pangan yang tidak layak. Dia mencontohkan temuan makanan yang tidak higienis, yang seharusnya bisa dicegah jika pengawasan berjalan ketat. Selain itu, jarak lokasi kepala SPPG dengan dapur juga menjadi kendala tersendiri.
“Kalau kepala SPPG tidak ada di tempat kan kalau ada permasalahan, tidak ada orangnya. Ternyata ruangan untuk istirahat tidak ada,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Lisdyarita juga menyoroti adanya tekanan dari pihak yayasan maupun mitra yang dinilai memperkeruh situasi. Dia menyebut, dalam beberapa kasus, kepala SPPG tidak memiliki kendali penuh terhadap operasional dapur. Akibatnya, standar kualitas makanan menjadi terabaikan dan memunculkan kasus yang mencoreng program.
“Nah dari situ muncul permasalahan ada barang masuk, bukan kepala SPPG yang mengecek mereka menyuruh staf-stafnya kita gak ngerti mitra dan yayasan seperti apa, kemarin saya menemukan itu ada penekanan dari yayasan maupun dari mitra,” bebernya.
Kasus temuan makanan tidak layak konsumsi seperti bandeng presto berulat hingga bakpao berbelatung pun disebut menjadi bukti nyata lemahnya kontrol. Lisdyarita menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terulang karena menyangkut kesehatan masyarakat. Dia meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan memperbaiki sistem secara menyeluruh.
“Jadi ayolah saling berkolaborasi sehingga tidak muncul itu masalah,” tegasnya.
Terkait durasi penghentian 2 SPPG tersebut, Lisdyarita menyebut masih menunggu keputusan dari BGN. Dirinya tidak menutup kemungkinan masa suspend berlangsung cukup lama, bahkan bisa berujung penutupan permanen jika tidak ada perbaikan signifikan. Hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan BGN yang turun langsung melakukan evaluasi.
“Suspend berapa lama kita belum tahu, ya bisa bulanan. Kalau BGN yang turun langsung, bisa bulanan bisa ditutup,” katanya.
Lisdyarita mengimbau agar seluruh pihak, baik yayasan maupun mitra, memperkuat komunikasi dan transparansi. Dia menekankan bahwa program pemenuhan gizi tidak boleh dijadikan ajang kepentingan yang justru merugikan masyarakat.
Ke depan, koordinasi yang solid menjadi kunci agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. “Ya harus saling komunikasi yang baik antara yayasan dan mitra,” pungkasnya. (end/ian)
