Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengamanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026. Rakor ini bertujuan menyatukan langkah serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengamanan mudik dapat berjalan optimal dan terencana.
Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (16/3/2026) sore di Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati (Wabup), Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdab), unsur Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Mojokerto Raya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan, jika rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap instansi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi sehingga penyelenggaraan pengamanan mudik dapat berjalan optimal, terencana, dan terkoordinasi. Periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 diperkirakan berlangsung pada 13 hingga 31 Maret,” ungkapnya.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, lanjutnya, potensi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai sekitar 143,9 juta orang. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Mojokerto.
Sebagai daerah strategis yang menjadi jalur penghubung antarwilayah di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Selain menjadi daerah lintasan, wilayah ini juga memiliki sejumlah destinasi wisata dan pusat kegiatan ekonomi yang ramai dikunjungi saat libur Lebaran.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah juga membahas kesiapan infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, hingga ketersediaan layanan kesehatan dan bahan bakar minyak. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan perlengkapan jalan.
Rambu lalu lintas, serta penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan sebelum puncak arus mudik. Di sisi lain, antisipasi lonjakan kunjungan wisatawan ke kawasan Pacet dan Trawas turut menjadi perhatian dalam rakor. Pemerintah daerah menilai koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mencegah kemacetan, kecelakaan wisata, hingga penumpukan sampah di kawasan wisata.
Gus Barra (sapaan akrab, red) juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, perangkat daerah, serta seluruh instansi terkait atas komitmen bersama dalam mendukung pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ia berharap hasil rakor ini dapat menjadi dasar pelaksanaan pengamanan yang lebih efektif demi terciptanya perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. [tin/ian]
