Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengunjungi UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya sekaligus berbuka puasa bersama anak-anak binaan, Jumat (13/3/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung proses pembinaan bagi anak-anak yang pernah berhadapan dengan masalah hukum.
“Saya berkesempatan berkunjung ke UPT PRSMP Surabaya. Di sini merupakan UPT yang memberikan fasilitas pembinaan dan pengembangan diri bagi anak-anak kita yang pernah mengalami permasalahan di masa lalunya, baik permasalahan hukum maupun persoalan sosial lainnya,” kata Cahyo.
Dalam kunjungan itu, Cahyo juga berdialog langsung dengan sejumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sedang menjalani pembinaan. Dari percakapan tersebut, dia menangkap banyak anak yang mengaku menyesali kesalahan di masa lalu dan ingin memperbaiki diri.
“UPT ini sangat penting karena menjadi wujud kehadiran negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk melindungi dan membina generasi muda kita,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Dia menyampaikan suasana pembinaan di UPT tersebut cukup kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Bahkan beberapa anak merasa nyaman mengikuti berbagai program pelatihan yang disediakan.
“Ada anak-anak yang merasa berkembang di sini. Bahkan ada yang sempat menyampaikan kekhawatirannya untuk pulang karena takut tidak diterima di lingkungan luar,” tutur Cahyo.
Menurut Cahyo, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran UPT sebagai ruang pembinaan sekaligus pembentukan karakter bagi anak-anak yang pernah mengalami masalah hukum. Program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, hingga pembinaan karakter menjadi bagian dari proses tersebut.
“UPT ini merupakan salah satu pionir dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kreativitas bagi anak-anak yang memiliki permasalahan di masa lalunya,” ujarnya.
Namun, dalam kunjungan tersebut Cahyo juga menerima sejumlah masukan terkait kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perhatian. Dia menyebut keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama bagi pengelola UPT.
“Tadi disampaikan anggarannya sekitar Rp2,8 miliar per tahun, padahal program pengembangan diri, kewirausahaan, dan pembinaan karakter di sini sangat banyak dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” katanya.
Komisi E DPRD Jawa Timur, lanjut dia, berkomitmen untuk mendorong penguatan dukungan bagi UPT-UPT yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi agar layanan pembinaan bagi anak-anak dapat berjalan lebih optimal.
“Pada prinsipnya kami di Komisi E berkomitmen bersinergi dan membantu Dinas Sosial Jawa Timur, khususnya UPT-UPT yang memiliki tanggung jawab besar dalam membina generasi muda kita,” pungkasnya. [asg/ian]
