Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Musrenbang yang digelar di Gedung Sasana Praja itu melibatkan ratusan pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang konsolidasi berbagai gagasan pembangunan, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menuntaskan persoalan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Ponorogo, Luhur Apidianto, menegaskan bahwa musrenbang menjadi wadah pertemuan berbagai pihak yang terdampak maupun memperoleh manfaat dari program pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, aspirasi dari berbagai sektor dihimpun sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
“Kegiatan ini sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam membahas rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah,” kata Luhur, Kamis (13/3/2026).
Menurut Luhur, Musrenbang RKPD tahun ini melibatkan total 656 peserta yang mengikuti secara luring maupun daring. Mereka berasal dari unsur perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga stakeholder pembangunan lainnya. Melalui forum ini, pemerintah berharap berbagai persoalan pembangunan daerah dapat dipetakan sekaligus dirumuskan solusinya untuk direalisasikan pada 2027 mendatang.
“Musrenbang ini, kami mengundang 656 peserta luring dan daring, harapannya permasalah pembangunan daerah mampu dibahas pun dituntaskan 2027 mendatang,” katanya.
Sementara itu, Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan bahwa RKPD 2027 mengusung tema Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam 7 prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami juga berfokus pada optimalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pemberdayaan UMKM, penguatan iklim investasi, dan peningkatan lapangan pekerjaan yang lebih produktif,” terang Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara merata.
Lisdyarita menyebut sejumlah indikator pembangunan daerah mulai menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ponorogo yang naik dari 73,70 pada 2024 menjadi 74,65 pada 2025.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 9,11 persen pada 2024 menjadi 8,86 persen pada 2025. Bahkan, dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Madiun, Ponorogo tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah. “Di tahun 2026 ini, kami menargetkan terus menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,85 persen,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Ponorogo berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin kuat. Dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, arah pembangunan daerah diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (end/kun)
