Kediri (beritajatim.com) – Bupati Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Mas Dhito saat membuka Musrenbang RKPD yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2026).
“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” kata Mas Dhito.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kediri menitikberatkan pelayanan dasar pada sejumlah sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan kebencanaan.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas layanan di puskesmas serta dua rumah sakit milik daerah.
Mas Dhito menyebut RSK K Pare tetap didorong memiliki kelengkapan peralatan medis setara rumah sakit tipe A, meskipun saat ini masih berstatus rumah sakit tipe B.
Selain itu, RSUD Simpang Lima Gumul direncanakan menjadi rumah sakit pendidikan guna mendukung peningkatan layanan kesehatan dan pengembangan tenaga medis.
Fokus berikutnya adalah pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah Kabupaten Kediri.
Mas Dhito mengakui masih banyak ruas jalan yang rusak, terutama saat musim hujan. Salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih.
“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya Over Dimension Over Loading (ODOL) dari truk,” ungkapnya.
Menurutnya, ruas jalan yang tidak dilintasi kendaraan ODOL umumnya tidak mengalami kerusakan signifikan.
Terkait kerusakan jalan di sejumlah wilayah, pemerintah daerah menargetkan penyelesaiannya secara bertahap hingga tahun 2027.
“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” ucap Mas Dhito.
Selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sektor sosial dan kebencanaan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Mas Dhito menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebut sebagian sungai yang menjadi penyebab luapan air berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, upaya mitigasi tetap menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak bencana.
Ia juga menyinggung kondisi cuaca ekstrem yang dipicu fenomena siklon tropis dalam beberapa waktu terakhir yang sempat memicu sejumlah bencana di wilayah Kediri.
Meski intensitas hujan mulai berkurang, Mas Dhito meminta BPBD Kabupaten Kediri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” tandasnya. [ADV PKP/nm]
