Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau seluruh jemaah umrah Indonesia yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan demi keselamatan.
Imbauan itu menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian tidak menentu pada Minggu (1/3/2026). Langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk proteksi dini bagi warga negara mengingat dinamika keamanan regional yang sangat berisiko bagi jalur penerbangan internasional.
Kebijakan ini menjadi perhatian serius bagi ribuan calon jemaah di berbagai daerah, termasuk kantong jemaah besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, yang memiliki jadwal keberangkatan intensif pada awal Maret. Pemerintah menegaskan bahwa faktor kehati-hatian harus menjadi prioritas utama di atas jadwal perjalanan ibadah yang telah disusun sebelumnya.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resminya di Jakarta.
Bagi jemaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, Kemenhaj RI meminta mereka beserta pihak keluarga di Tanah Air untuk tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan. Pemerintah terus menjalin koordinasi ketat dengan Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Arab Saudi, pihak maskapai, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan perlindungan jemaah di lapangan.
Wamenhaj menjamin bahwa jemaah yang mengalami penundaan kepulangan akibat kendala ruang udara akan ditangani dengan standar kelayakan yang baik. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar kebutuhan logistik dan tempat tinggal jemaah selama masa tunggu di luar negeri tetap terpenuhi secara maksimal.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.
Masyarakat juga diminta untuk memfilter setiap informasi yang beredar di media sosial dan hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan kolektif bagi keluarga jemaah di daerah-daerah.
Meskipun situasi di Timur Tengah sedang bergejolak, Kemenhaj memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M hingga saat ini belum terdampak. Seluruh tahapan perencanaan, mulai dari pemvisaan hingga koordinasi layanan di Saudi, tetap berjalan sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan.
Pemerintah terus memantau pergerakan keamanan regional secara real-time untuk menentukan kapan kondisi dianggap cukup kondusif bagi dimulainya kembali keberangkatan jemaah umrah secara normal. Keputusan lebih lanjut akan segera diumumkan segera setelah ada penilaian keamanan terbaru dari otoritas terkait.
“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tegas Wamenhaj. [ian/but]
