Waktu bergerak dengan kesabaran yang tak kita miliki. Ia tidak tergesa memuji, tidak pula tergoda menjatuhkan vonis. Setahun telah berlalu sejak para kepala daerah di berbagai penjuru Indonesia memanggul amanah hasil pemilukada.
Ketika disebut, setahun terdengar panjang, seolah cukup untuk menakar keberhasilan; namun ketika dijalani, ia terasa singkat, hanya sepotong perjalanan dalam arus yang jauh lebih panjang dari sekadar masa jabatan.
Dalam rentang satu tahun itu, euforia hampir pasti sudah mereda. Baliho ucapan selamat pun sudah lama diturunkan. Janji kampanye kemudian berubah menjadi tabel angka dalam dokumen anggaran. Harapan yang dulu menggema kini mulai disertai pertanyaan. Apa yang benar-benar berubah? Apa yang belum terasa?
Dalam melihat kinerja kepala daerah, imajinasi publik umumnya menilai kepemimpinan dari yang kasatmata: jalan yang diaspal, gedung yang diresmikan, program yang diluncurkan. Keberhasilan acap kali harus hadir dalam bentuk yang bisa difoto dan dipublikasikan. Padahal, dalam pengalaman saya mengamati kebijakan publik, yang paling menentukan justru sering terjadi di bawah permukaan.
Tahun pertama jarang menjadi tahun pembuktian. Ia lebih tepat disebut tahun membaca peta dan menentukan arah. Fase konsolidasi, fase penyesuaian, serta fase menyelaraskan visi dengan mesin birokrasi yang belum tentu langsung satu irama. Pada tahap ini, yang disusun adalah fondasi, bukan capaian prestasi.
Ada satu hal yang sering terlewat dalam diskusi publik. Pada tahun pertama, kepala daerah bekerja dengan anggaran yang sebagian besar dirancang oleh rezim sebelumnya. APBD bukan kertas kosong yang bisa langsung diisi dengan visi baru. Ia adalah produk kebijakan lama, prioritas lama, dan komitmen lama. Pemimpin baru boleh membawa gagasan segar, tetapi instrumen fiskalnya belum sepenuhnya berada dalam kendalinya.
Sulit rasanya menilai secara penuh kinerja seseorang ketika alat utamanya belum sepenuhnya ia genggam.
Karena itu, tahun pertama bukanlah cermin paling adil. Ia terlalu dekat dengan warisan masa lalu dan terlalu dini untuk menunjukkan hasil kebijakan baru. Yang bisa kita baca umumnya hanyalah arah dan kecenderungan, trajectory yang mulai digambar, belum hasil akhirnya.
Di saat yang sama, tantangan kepala daerah hari ini jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan transisi internal. Dunia sedang bergerak dalam ketidakpastian geopolitik yang tajam. Perang dagang, proteksionisme, konflik regional, hingga gangguan rantai pasok global berdampak langsung pada daerah-daerah yang terhubung dengan ekonomi global. Kabupaten penghasil sawit, karet, tekstil, perikanan, produk perkebunan dan komoditas tambang merasakan fluktuasi harga dan permintaan yang tidak stabil.
Ketika harga komoditas turun akibat kebijakan tarif di luar negeri, kepala daerah tetap diminta menjelaskan perlambatan ekonomi di wilayahnya. Padahal variabel utamanya berada di luar kendali mereka. Maka yang pantas dinilai bukan badai globalnya, melainkan responsnya. Apakah ekonomi mulai didiversifikasi? Apakah UMKM diperkuat? Apakah hilirisasi didorong agar nilai tambah tidak terus bocor keluar?
Belum selesai dengan tekanan global, kepala daerah juga menghadapi pengetatan fiskal nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan untuk konsolidasi fiskal dan pembiayaan program prioritas. Rasionalisasi belanja kementerian serta penyesuaian transfer ke daerah mempersempit ruang gerak pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang selama ini menjadi tulang punggung banyak daerah, mengalami pengetatan.
Artinya jelas: kepala daerah bekerja dalam ruang yang lebih sempit. Ambisi harus disaring. Program harus dipilih dengan disiplin. Tidak semua janji dapat diwujudkan dalam waktu cepat. Justru dalam keterbatasan itulah watak kepemimpinan terlihat. Bukan saat dana berlimpah, melainkan ketika pilihan harus dipersempit.
Karena itulah, jika kita ingin menilai secara lebih fair dan objektif, tahun kedua dan ketiga adalah momentum yang paling tepat. Pada fase ini, desain anggaran sudah sepenuhnya berada dalam kendali kepala daerah. Prioritas fiskal benar-benar mencerminkan visi yang ia pilih. Program unggulan telah berjalan cukup lama untuk menunjukkan dampak awal. Indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan publik, hingga tata kelola mulai memperlihatkan tren yang bisa dibaca dengan jernih.
Di tahun kedua dan ketiga, warisan lama mulai memudar. Jejak kebijakan baru menjadi lebih jelas. Di sanalah konsistensi diuji. Apakah arah yang ditarik tetap terjaga? Apakah fondasi diperkuat? Apakah keputusan yang diambil benar-benar berorientasi jangka panjang atau hanya mempercantik permukaan?
Sebaliknya, tahun terakhir masa jabatan juga tidak selalu menjadi cermin paling netral. Di sana muncul potensi bias elektoral, terutama bagi kepala daerah yang ingin melanjutkan ke periode kedua. Kebijakan bisa menjadi lebih populis, lebih manis di permukaan, lebih sensitif terhadap persepsi publik. Rasionalitas fiskal kadang berhadapan dengan kalkulasi politik.
Maka jika kita mencari momen paling jujur untuk menilai, ia berada di tengah: tahun kedua dan ketiga. Tidak terlalu dini, tidak pula terlalu dipengaruhi kontestasi.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang gema yang terdengar nyaring, tetapi tentang arah yang dijaga dengan konsisten. Di saat itu, waktu akan memisahkan mana yang sekadar noise, mana yang benar-benar pijakan. Dan ketika riuh mereda, yang tertinggal hanyalah jejak keputusan kepala daerah yang benar-benar setia menanam masa depan bagi daerahnya. []
Agus Trihartono
Dosen FISIP Universitas Jember; Rektor UI Cordoba Banyuwangi
