Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun telah melewati pembahasan yang sangat ketat di parlemen. Anggaran tahun 2026 ini mendapat dukungan kolektif dari seluruh anggota Komite IV yang mewakili 38 provinsi melalui fungsi anggaran pendidikan.
Persetujuan ini didasari komitmen bersama untuk menciptakan sistem ekonomi sirkular yang nyata dan menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Komite IV telah mempertimbangkan berbagai aspek krusial mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, hingga ketahanan pangan.
“Saat itu pertimbangan dan pendapat DPD karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat di kota dan desa seluruh Indonesia tak terkecuali,” tegasnya.
Mantan wartawan Tempo ini menyambut positif terobosan BGN dalam mengelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat masif. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi dana operasional rata-rata sebesar Rp500 juta setiap 12 hari.
Bagi Nawardi, angka tersebut merupakan sinyal kuat bahwa kedaulatan pangan daerah akan segera bangkit melalui suntikan modal kerja rutin. Kebijakan penyaluran sekitar Rp240 triliun atau 93 persen anggaran langsung ke daerah dinilai sebagai langkah yang sangat revolusioner.
Model distribusi baru ini memastikan uang negara tidak mengendap di birokrasi pusat maupun pemerintah daerah, melainkan langsung berputar di pelosok. Hal ini diharapkan mampu menjadi pemantik aktivitas ekonomi di pasar tradisional serta menggerakkan mesin penggilingan padi di tingkat desa.
“Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa. Ini adalah model ekonomi baru di mana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara,” tegas senator asal Jawa Timur tersebut.
Ia berharap BGN tetap konsisten melibatkan koperasi desa, UMKM, serta produsen lokal dalam seluruh rantai pasok kebutuhan pangan nasional. Langkah strategis ini sangat penting agar perputaran uang tetap berada di daerah dan memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.
“Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta,” tambahnya.
Keberadaan SPPG di setiap wilayah dipandang sebagai kehadiran negara sebagai pembeli siaga (off-taker) yang memberikan jaminan pasar bagi petani. Dengan adanya jaminan serapan ini, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari angka 125 diharapkan terus meningkat menuju target 150.
Nawardi menilai kepastian pasar akan memberikan margin keuntungan bagi petani untuk melakukan investasi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kondisi ini menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan nasional yang berakar dari kemandirian desa-desa di Indonesia.
Menanggapi proyeksi peredaran dana sebesar Rp62 triliun hingga Maret 2026, Komite IV DPD RI akan memperketat fungsi pengawasan di lapangan. Pengawasan intensif bertujuan memastikan stimulus ekonomi ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran.
“Program MBG ini bukan sekadar memberi makan anak bangsa untuk masa depan, tapi secara bersamaan menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi rakyat hari ini melalui skema direct transfer yang transparan dan akuntabel. Kami akan pastikan setiap rupiah memberikan dampak bagi rakyat di daerah,” pungkas Nawardi. [tok/beq]
