Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan tegas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Surya Kediri pada Selasa (10/2/2026) tersebut, ia menekankan bahwa sistem pengawasan ini harus menjadi instrumen nyata pencegahan korupsi, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.
Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali ini secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap capaian penilaian MCSP Kota Kediri yang saat ini masih berada di peringkat tujuh terbawah di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi total.
“Percuma kita hanya fokus pada nilai, tetapi secara realita masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini penting sekali untuk kita evaluasi. Kekurangannya di mana, dan bagaimana kita memperbaikinya,” tegas Mbak Wali.
Wali kota termuda ini memaparkan lima poin krusial yang menjadi fokus perbaikan dalam implementasi MCSP di Kota Kediri:
Konsistensi Anggaran: Perencanaan APBD harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra, serta dibahas secara transparan untuk mencegah adanya markup atau anggaran fiktif.
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Memperketat pengawasan untuk menutup celah kolusi antara penyedia jasa dan oknum pemerintah.
Pelayanan Publik: Memastikan setiap layanan memiliki standar prosedur yang jelas dan mutlak bebas dari pungutan liar (pungli).
Manajemen Aset: Menertibkan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) agar aset negara tidak berpindah tangan atau dikuasai pihak yang tidak berhak saat terjadi pergantian kepemimpinan.
Optimalisasi Pendapatan: Mencegah kebocoran pada sektor pajak dan retribusi daerah agar modal pembangunan tetap optimal.
“Jangan sampai pencatatan aset tidak jelas, lalu ketika terjadi pergantian kepemimpinan, aset pemerintah justru berpindah ke pihak lain. Ini harus kita benahi bersama,” jelasnya merujuk pada pentingnya tertib administrasi aset.
Mbak Wali berharap MCSP tidak lagi dianggap sebagai beban kerja tambahan, melainkan sebuah budaya kerja untuk memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan risiko penyimpangan. Komitmen kolektif ini diharapkan mampu mendongkrak marwah pemerintahan Kota Kediri menuju visi yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).
“Saya berharap MCSP ini benar-benar menjadi semangat kita bersama untuk mewujudkan Kota Kediri dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, jajaran asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta direktur BUMD se-Kota Kediri. [nm/ted]
