Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar kegiatan Asistensi dan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus persiapan pelaporan LPPD kepada pemerintah pusat.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tersebut juga menghadirkan secara daring Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Heriyandi Roni.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan asistensi dan reviu LPPD dilakukan untuk mencermati capaian 126 indikator kinerja kunci yang menjadi rapor kinerja Pemkot Mojokerto selama satu tahun anggaran. “Melalui forum ini kita ingin melihat secara objektif sejauh mana capaian kinerja kita. Mana yang sudah baik, mana yang perlu didorong, dan mana yang masih merah,” ungkapnya, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, indikator yang masih merah dan membutuhkan atensi khusus harus segera diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi awal, terdapat sembilan indikator kinerja utama yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dianalisis penyebabnya.
“Tujuannya agar dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan program pada tahun 2026. Kami tidak ingin kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan. Target yang telah disepakati di awal tahun harus optimistis dan capaiannya harus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” tegasnya.
Ning Ita menekankan bahwa kegiatan asistensi dan reviu LPPD bukan sekadar seremoni, melainkan forum strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan secara nyata. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat dan perangkat daerah mengikuti kegiatan hingga selesai agar hasil asistensi benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah pada tahun 2026, khususnya akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemkot Mojokerto untuk tetap menjaga kualitas kinerja daerah dan mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja. Kami berkomitmen mengelola APBD secara efektif agar target pelayanan dasar dan prioritas pembangunan tetap tercapai. Harapan kami, seluruh indikator kinerja ke depan menunjukkan tren peningkatan yang positif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Mojokerto,” pungkasnya. [tin/kun]
