Blitar (beritajatim.com) – Kabupaten Blitar kini menghadapi tantangan serius dalam mitigasi bencana menyusul keterbatasan anggaran kedaruratan yang hanya tersisa Rp300 juta untuk sepanjang tahun 2026. Kondisi ini sangat kontras dengan ancaman fenomena hidrometeorologi yang diprediksi akan terus mengintai wilayah tersebut hingga beberapa bulan ke depan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengakui bahwa minimnya alokasi dana tersebut dipicu oleh tingginya beban belanja operasional, terutama untuk sektor kepegawaian. Dari total pagu anggaran sebesar Rp750 juta yang dialokasikan, nyaris separuhnya telah terserap untuk kebutuhan rutin instansi.
“Anggaran kita sekitar Rp.300 juta untuk 1 tahun ke depan,” ungkap Wahyudi pada Senin (26/01/2026). Pengungkapan realitas pahit ini memicu kekhawatiran publik mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam merespons potensi bencana alam di Bumi Penataran.
Rincian anggaran menunjukkan bahwa sebesar Rp350 juta telah tersedot untuk biaya operasional dan penggajian 30 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Sisa alokasi dana sebesar Rp300 juta itulah yang kini dipaksa untuk mencukupi penanganan darurat mulai dari banjir, tanah longsor, hingga amukan puting beliung.
Jika dirata-rata secara bulanan, BPBD Kabupaten Blitar hanya memiliki modal operasional sekitar Rp25 juta untuk menangani seluruh jenis bencana di wilayah kabupaten. Keterbatasan modal ini menjadi risiko besar mengingat serangkaian angin kencang telah meratakan puluhan rumah warga sejak awal Januari 2026.
Meskipun dalam kondisi keuangan yang tipis, Wahyudi optimis sisa dana tersebut setidaknya mampu bertahan hingga puncak musim hujan berlalu. “Kalau sampai April insyaallah cukup, karena BMKG menyebut waspada bencana hidrometeorologi hingga April,” bebernya menjelaskan proyeksi penggunaan anggaran.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga April mendatang. Kondisi ini menuntut efisiensi anggaran yang sangat ketat agar respons kedaruratan di lapangan tidak terhenti di tengah jalan.
Faktanya, baru satu bulan tahun berjalan, beban penanganan sudah cukup berat akibat dampak kerusakan rumah warga yang diterjang angin kencang. Jika pola cuaca buruk ini terus berlanjut dengan frekuensi tinggi, besar kemungkinan dana kedaruratan akan ludes sebelum memasuki pertengahan tahun.
BPBD Kabupaten Blitar kini terus memantau titik-titik rawan bencana guna memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski dalam keterbatasan finansial. Kerja sama dengan berbagai pihak dan peningkatan kewaspadaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim tahun ini.
“Semoga kita berdoa tidak terjadi banyak kejadian bencana pada tahun ini,” pungkas Wahyudi. [owi/beq]
