Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah pusat terus memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, kunci utama dari kebijakan tersebut adalah penggunaan satu data nasional yang akurat dan terintegrasi, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Saifullah Yusuf, kehadiran DTSEN mengakhiri praktik data sektoral yang selama ini dimiliki masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Seluruh program sosial, termasuk bansos dan sekolah rakyat, kini harus bersumber dari data yang sama.
“Bansos tepat sasaran itu hanya bisa terwujud jika datanya benar. Tidak boleh lagi ada kementerian atau daerah yang berjalan dengan data sendiri-sendiri,” ujar Mensos saat kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
DTSEN memuat perangkingan masyarakat berdasarkan desil 1 hingga 10 untuk kebutuhan pensasaran program. Data tersebut bersifat dinamis dan dimutakhirkan secara berkala setiap tiga bulan. Karena itu, penerima manfaat bisa berubah seiring kondisi sosial ekonomi, seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga perubahan tingkat pendidikan.
“Bisa jadi pada triwulan pertama seseorang menerima bansos, tapi di triwulan berikutnya tidak lagi. Itu wajar karena datanya terus diperbarui sesuai realitas di lapangan,” jelasnya.
Presiden, lanjut Saifullah Yusuf, secara khusus meminta agar seluruh pemangku kepentingan benar-benar memberi perhatian serius pada akurasi data. Kemensos pun mendorong sinergi antara gubernur, bupati, camat, hingga pemerintah desa agar aktif berkolaborasi dalam proses pemutakhiran data.
Tak hanya pemerintah, masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif mengoreksi dan memperkuat data. Berbagai saluran telah dibuka, mulai dari aplikasi Cek Bansos, call center, WhatsApp center, hingga forum musyawarah RT, RW, desa, BPS, dan pemerintah daerah.
“Keterbukaan adalah kunci data yang akurat. Kami siap menerima kritik dan saran dari masyarakat,” tegasnya.
Saifullah Yusuf yang karib disapa Gus Ipul itu menambahkan, upaya digitalisasi dan pemanfaatan DTSEN mulai menunjukkan hasil. Ketidaktepatan sasaran bansos yang sebelumnya mencapai lebih dari 50 persen kini turun menjadi sekitar 28 persen. Dengan sistem digital yang terus disempurnakan, Kemensos menargetkan angka tersebut bisa ditekan hingga 10 persen.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengakui pentingnya kebijakan satu data tersebut. Ia menuturkan, sebelumnya Pemkab Bojonegoro menggunakan basis data lokal (damisda) yang setelah dicek langsung ke lapangan ternyata memunculkan banyak keraguan.
“Saya sempat kaget, ini datanya dari mana. Dan kegamangan itu ternyata sejalan dengan instruksi presiden agar data disatukan melalui DTSEN,” ungkap Setyo Wahono.
Pemkab Bojonegoro, kata dia, kini menempatkan kemandirian ekonomi sebagai program prioritas, bukan semata-mata penyaluran bansos. Salah satu upayanya adalah Program Gayatri, yakni bantuan ayam petelur bagi keluarga miskin agar memiliki sumber penghasilan berkelanjutan.
“Kami ingin membangun kemandirian, bukan ketergantungan pada bansos. Harapannya, Gayatri bisa benar-benar bermanfaat dan kami terus belajar memperbaiki pelaksanaannya,” ujarnya.
Untuk diketahui, kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Bojonegoro tersebut diikuti oleh para kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), camat, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini menjadi momentum penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan data sosial yang akurat dan kebijakan kesejahteraan yang berkelanjutan. [lus/but]
