Surabaya (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung kembali memanas. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur kembali turun ke jalan dan mengepung Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Senin (19/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, serta menyoroti sejumlah isu strategis nasional lainnya yang dinilai merugikan rakyat.
Suasana di depan gedung wakil rakyat tersebut tampak tegang namun terkendali. Massa aksi membawa berbagai atribut demonstrasi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga melakukan orasi di atas mobil komando.
Perhatian publik tertuju pada aksi teatrikal yang ditampilkan mahasiswa. Mereka membawa keranda mayat berwarna hitam bertuliskan RIP Demokrasi dan angka 135+. Keranda tersebut kemudian diletakkan secara simbolis di atas kawat berduri yang dipasang oleh aparat keamanan di gerbang utama DPRD Jatim.
Simbol ini merepresentasikan matinya kedaulatan rakyat jika hak memilih pemimpin secara langsung dicabut. Mahasiswa menilai, wacana Pilkada tidak langsung adalah bentuk nyata dari kemunduran demokrasi di Indonesia.
Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Putra, menegaskan bahwa gerakan ini adalah bukti konsistensi mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, mengembalikan pemilihan kepada DPRD sama saja dengan merampas hak konstitusional rakyat.
“Ini bentuk kemunduran demokrasi, serta pembatasan hak rakyat yang dilakukan oleh negara,” tegas Deni kepada beritajatim.com.
Deni memastikan bahwa BEM Nusantara akan terus menyuarakan penolakan ini hingga wacana tersebut dibatalkan. Bagi mahasiswa, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Aksi demonstrasi ini dipicu oleh bergulirnya wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung yang disuarakan oleh sejumlah partai politik. Isu ini semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti besarnya biaya penyelenggaraan Pemilu langsung di Indonesia.
Atas dasar efisiensi anggaran negara, muncul usulan agar pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) dikembalikan mandatnya kepada DPRD. Namun, wacana ini langsung menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Timur dalam aksi kali ini. (dan/ian)
