Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menyoroti kepercayaan publik usai ratusan santri, pelajar, tenaga pendidik hingga orang tua keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.
Hal ini disampaikan usai menjenguk para korban di RSUD Prof dr Soekandar, Kecamatan Mojosari.
Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan santri, pelajar, tenaga pendidik hingga orang tua di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pigai turun langsung menjenguk para korban keracunan yang diduga berasal dari Program MBG yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03.
Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Pigai tiba sekitar pukul 14.30 WIB dan langsung menuju Gedung D lantai 4, Ruang Blambangan, kamar perawatan anak. Di dua kamar perawatan tersebut, Pigai menyempatkan berdialog dengan para korban dan orang tua, mendengar langsung keluhan serta kondisi psikologis anak-anak pasca insiden.
Dalam keterangannya, Pigai menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar anak atas pangan yang sehat dan aman. Ia menyoroti lemahnya profesionalisme pengelola SPPG pihak swasta yang disebut sebagai sumber utama masalah.
“Sumbernya jelas dari SPPG yang dikelola swasta. Mereka tidak mengikuti prosedur sehingga menyajikan makanan yang tidak higienis. Jatuhnya 411 korban itu too much, terlalu banyak. Satu orang pun tidak boleh menjadi korban, apalagi ratusan,” tegasnya, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, kasus tersebut menjadi alarm keras bahwa pelaksanaan program strategis nasional tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan kualitas. Pigai memastikan akan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menghentikan keterlibatan pengelola yang sama dalam penyediaan makanan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Menariknya, meski para korban dan orang tua menyatakan tetap mendukung program nasional pemerintah Indonesia yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut, Pigai menilai pemerintah harus segera melakukan langkah pemulihan psikologis atau trauma healing secara terstruktur.
“Makan itu soal kepercayaan. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak, pengelola masak dan penyajinya akan diganti. Penggantian personel ini adalah entry point dari trauma healing agar mereka kembali merasa aman mengonsumsi program ini,” ujarnya.
Pigai menegaskan, Program MBG merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi sehat dan cerdas. Karena itu, kegagalan di level operasional daerah tidak boleh ditoleransi. Ia juga meminta Bupati Mojokerto segera menggelar rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan dengan melibatkan instansi terkait.
“Program ini harus dijalankan secara maksimal, profesional, dan prosedural. Penguatan sistem harus terpadu. Dari sisi kebijakan, pengelola harus dievaluasi, dan dari sisi hukum, biarkan aparat kepolisian bekerja sesuai kewenangannya. Pak Bupati agar rutin menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur muspida, kepala dinas, camat, hingga tokoh masyarakat guna memperkuat pengawasan,” tambahnya.
Menutup kunjungannya, Pigai mengingatkan bahwa tantangan distribusi program yang menyasar sekitar 56 juta jiwa secara nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas dan keamanan.
Pigai menegaskan, jika negara tidak boleh memilih kuantitas dengan mengorbankan keselamatan rakyatnya. [tin/ted]
