Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar memastikan bahwa di awal tahun 2026 ini sebanyak 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasional. Kelimabelas SPPG tersebut tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar.
Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba, menegaskan bahwa 15 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di wilayahnya telah siap beroperasi penuh sejak awal Januari 2026. Langkah taktis ini diambil untuk menjamin kestabilan penyaluran bantuan kepada masyarakat, sekaligus menutup celah adanya warga yang berhak namun belum terdata.
Elim Tyu Samba menjelaskan, ke-15 SPPG ini tersebar di titik-titik strategis Kota Blitar. Kesiapan operasional ini dinilai krusial mengingat tingginya target penerima manfaat yang harus diakomodasi oleh pemerintah daerah.
“Total di Kota Blitar ada sekitar 15 SPPG yang sudah siap operasi per awal tahun ini. Ini adalah infrastruktur vital untuk memastikan bantuan sampai ke tangan warga,” ujar Elim Tyu Samba pada Kamis (1/1/2026).
Poin tajam yang disoroti oleh Wawali Elim adalah validitas data. Ia tidak memungkiri bahwa data penerima manfaat bersifat dinamis. Oleh karena itu, pihaknya menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penyisiran ulang (sweeping) di lapangan.
Elim menegaskan, jangan sampai ada kelompok rentan seperti ibu hamil (bumil) dan anak terlantar yang luput dari jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politikus Gerindra itu ingin semua kelompok rentan yang ada di Bumi Bung Karno sudah bisa menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun ini.
“Kami akan menyisir penerima manfaat yang belum terdaftar, karena dimungkinkan angkanya masih akan terus bertambah. Fokus utama kita jelas: seperti ibu hamil dan anak terlantar. Tujuannya murni, Pemkot hadir untuk membantu mereka,” tegas politisi muda tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, skala operasional SPPG di Kota Blitar terbilang masif. Elim memaparkan bahwa setiap satu unit SPPG diproyeksikan mampu melayani sekitar 2.500 penerima manfaat.
Namun, angka ini bukan harga mati. Wawali memastikan adanya fleksibilitas sistem. Jika dalam penyisiran ditemukan penambahan warga yang membutuhkan, kapasitas dan logistik akan segera disesuaikan.
“Saat ini estimasinya ada sekitar 2.500 penerima manfaat per SPPG. Namun apabila ada perubahan di lapangan, akan langsung disesuaikan. Prinsip saya satu: jangan sampai ada yang tidak menerima manfaat yang menjadi hak mereka,” pungkas Elim.
Beroperasinya 15 SPPG ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemkot Blitar di tahun 2026 untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di garis kerentanan. (owi/but)
1 Komentar
maap setau saya ini dananya MBG banyak diambil dari angaran pendidikan, lha trs kok di alokasikan ke banyak cabang seperti ini anak terlantar yang seharusnya tanggungjawab angaran dinas sosial wes tambah g karuan ini program asal jalan dan menghabiskan angaran saja