Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menekankan penguasaan isu strategis pemerintahan kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), mulai dari era digital, media dan opini publik, hingga efisiensi anggaran dan transfer ke daerah.
Khofifah menyebut Praja IPDN disiapkan sebagai aparatur negara yang akan menghadapi perubahan tata kelola pemerintahan yang cepat dan kompleks. Tantangan global, nasional, hingga lokal menuntut kemampuan adaptif dan responsif dalam merumuskan serta mengeksekusi kebijakan publik.
“Praja harus adaptif dan responsif. Dinamika dunia terus berkembang, termasuk tantangan global warming dan climate change,” kata Khofifah, dikutip Senin (22/12/2025).
Menurutnya, penguasaan isu digital dan pengelolaan opini publik menjadi kebutuhan dasar bagi calon pamong praja. Pemerintahan daerah tidak hanya dituntut bekerja efektif, tetapi juga mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
Selain itu, Khofifah menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer ke daerah sebagai isu yang akan terus dihadapi aparatur pemerintah. Kondisi tersebut menuntut perubahan pola pikir dalam perencanaan, penganggaran, dan pengukuran keberhasilan program.
“Yang kita siapkan adalah SDM untuk penguatan pembangunan Indonesia. Praja mungkin berangkat dari Jawa Timur, tetapi yang dibangun adalah Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Praja IPDN perlu memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu menjadi penggerak perubahan di birokrasi. Kepemimpinan tidak hanya soal posisi, tetapi kemampuan membaca peluang dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jadilah game changer. Lihat possibility yang bisa mendongkrak kinerja, produktivitas, dan signifikansi hasil kerja,” kata Khofifah.
Dalam konteks pembinaan jangka panjang, Khofifah juga menyampaikan bahwa Jatim menyiapkan jalur pengembangan kepemimpinan melalui enam SMA Taruna berasrama, termasuk SMAN 2 Taruna Pamong Praja di Bojonegoro yang bermitra dengan IPDN. Langkah ini ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia pemerintahan sejak dini.
Khofifah menegaskan IPDN berperan sebagai pusat pembentukan nilai kepamongprajaan. Praja diharapkan menginternalisasi prinsip kepemimpinan yang mampu mengasuh, membimbing, dan melayani sesuai konteks tugas di lapangan. “Jadilah pemimpin humanis yang selalu hadir dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. [ipl/suf]
