Surabaya (beritajatim.com) – UNICEF Indonesia mendorong pemerintah daerah di Jawa Timur lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan di luar APBD.
Dorongan ini disampaikan dalam diseminasi Integrated Local Financing Framework (ILFF) yang kini memasuki tahap akhir di tiga daerah pilot, Surabaya, Bojonegoro, dan Kabupaten Kediri.
Sejak 2024, UNICEF mendampingi Pemprov Jatim menyusun kerangka pembiayaan berkelanjutan ISFF 2025–2029. Tahun ini, pendekatan serupa diterapkan di level kabupaten/kota melalui ILFF agar daerah memiliki panduan jelas untuk menggali sumber dana alternatif.
Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, Ali Moechtar mengatakan ILFF dirancang untuk membantu daerah tidak bergantung pada APBD semata.
“Kalau hanya mengandalkan APBD itu terbatas. Kalau tahun depan transfer ke daerah turun, daerah harus bisa kreatif,” ujarnya di ASEEC Tower Universitas Airlangga (Unair), Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan target pembangunan seperti SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 tetap berjalan meski anggaran tidak naik. “Tahun tidak mundur. Jadi perlu cara baru,” katanya.
UNICEF bersama Unair dan Kementerian Keuangan mendorong pemetaan kebutuhan dan ketersediaan dana pembangunan. Ali mengatakan banyak pihak punya misi serupa dalam isu sosial, mulai lembaga zakat hingga perusahaan dengan program CSR, dan bisa disinergikan. “Kalau target sama ini dikerjakan bareng-bareng, celahnya bisa ditutup,” katanya.
Sementara itu, Ketua tim kajian ILFF dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair, Rumayya menilai model ini bisa menjadi contoh nasional. Ia menyebut daerah sebenarnya punya daftar program pembangunan melalui RPJMD, tetapi sering tanpa peta sumber pembiayaan.
“Program lengkap, tapi belum connect, kegiatan ini dananya dari mana? Kalau kurang, cari ke mana lagi? Itu yang belum ada,” ujarnya.
Melalui ILFF, daerah diharapkan bisa memetakan kebutuhan anggaran, menghitung gap pendanaan, dan mengidentifikasi sumber dana yang bisa dilibatkan. “Masalah anak dan perempuan bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Aktor lain juga punya kapasitas,” kata Rumayya.
Peneliti menghitung gap antara target pembangunan, termasuk TPB/SDGs 2030, dan kemampuan anggaran daerah. Gap itulah yang dicarikan lewat sumber di luar APBD, seperti zakat, CSR, dan kolaborasi lintas aktor.
Rumayya menambahkan perlunya koordinasi agar penyaluran dana tidak tumpang tindih. Ia mencontohkan studi Unair yang menemukan penerima zakat berulang pada satu keluarga, sementara keluarga lain tidak menerima sama sekali.
UNICEF dan tim Unair berharap ILFF dapat menjadi panduan praktis bagi daerah dalam memobilisasi pembiayaan alternatif, terutama untuk program prioritas seperti penanganan kemiskinan dan layanan dasar anak. [ipl/kun]
