Blitar (beritajatim.com) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun ini kembali diwarnai ketegangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar secara tegas menahan laju pengesahan RAPBD setelah menemukan sejumlah “kegiatan siluman” yang muncul tanpa tercantum spesifik dalam dokumen acuan, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengungkapkan bahwa temuan ini menjadi catatan penting yang berpotensi melanggar prosedur penyusunan anggaran. Sehingga secara terpaksa RAPBD Kota Blitar bakal ditinjau ulang.
“Ada kegiatan yang sifatnya di KUA-PPAS belum muncul secara spesifik, tetapi justru muncul di RAPBD. Ini akan kita konsultasikan dahulu,” ujar Syahrul pada Rabu (3/12/2025)
Keputusan DPRD untuk menghentikan sementara pembahasan bukan tanpa alasan. Syahrul menegaskan, langkah ini diambil demi memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran sesuai dengan aturan. Pihaknya tak ingin kompromi yang berujung pada persoalan administratif hingga jeratan hukum di kemudian hari.
Nasib pembahasan RAPBD kini bergantung pada hasil konsultasi resmi. “Kalau itu tidak ada masalah, boleh dilanjutkan,” tambahnya.
Syahrul Alim secara gamblang menyebutkan dua pos anggaran yang menjadi sorotan tajam legislatif yakni rencana anggaran untuk Sirkuit Sentul dan proyek Wisata Sumber Udel.
Menurutnya, munculnya alokasi dana untuk program-program ini dalam RAPBD, padahal tidak terperinci di KUA-PPAS, menunjukkan kurangnya penajaman program dan kejelasan posisi anggaran dari pihak eksekutif. Hal ini dinilai krusial agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selain masalah kegiatan yang tidak tercantum, DPRD juga menyoroti keterlambatan dan dinamika kepastian anggaran dari pusat. Syahrul mengungkapkan, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun ini mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan, ketika RAPBD sudah memasuki proses finalisasi, tiba-tiba masih ada tambahan anggaran signifikan dari pemerintah pusat.
“Bahkan sudah dalam proses APBD, kita masih mendapat tambahan Rp6,4 miliar dari program stunting,” jelasnya.
Penambahan dana mendadak ini, meskipun untuk program prioritas nasional, menambah kompleksitas dan potensi revisi anggaran di detik-detik akhir, yang dikhawatirkan mengganggu jadwal penetapan APBD. [owi/beq]
