Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan bahwa “kegiatan siluman” yang muncul tanpa tercantum spesifik dalam dokumen acuan, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah terselesaikan.
KUMPULAN BERITA rapbd
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar secara tegas menahan laju pengesahan RAPBD setelah menemukan sejumlah “kegiatan siluman”.
Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 berlanjut. Kini, 7 (tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan telah memberikan tanggapannya terhadap RAPBD tersebut, Kamis (16/11/2023).
Jember (beritajatim.com) – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin agar DPRD menjadwalkan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja…
Jember (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Jember menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selama dua…
