Pemkab Blitar Guyur Bansos Rp900 Ribu Antisipasi Warga Jatuh Miskin

Blitar (beritajatim.com) – Kabar gembira menyapa ratusan ribu warga Kabupaten Blitar di tengah himpitan naiknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) kepada lebih dari 150 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran perdana bantuan ini resmi digulirkan.

Program ini menjadi bantalan sosial yang krusial, mengingat nominal yang diterima warga cukup signifikan. Setiap penerima berhak atas uang tunai sebesar Rp900 ribu yang merupakan akumulasi (rapel) jatah tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos) Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa BLTS Kesra tahun ini memiliki mekanisme penyaluran yang unik karena membagi penerima ke dalam dua jalur distribusi: transfer perbankan dan layanan pos.

Distribusi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menyasar sekitar 80 ribu penerima yang selama ini telah terdata dalam program BPNT (Sembako) dan PKH. Namun, sorotan utama justru tertuju pada penyaluran via Kantor Pos.

“Yang lewat pos ini adalah warga nonbansos. Mereka yang belum pernah dapat bantuan apapun dan belum punya KKS. Maka dari itu, mereka tentu banyak membutuhkan bantuan ini,” tegas Yuni pada Kamis (27/11/2025).

Tercatat ada 62.543 penerima utama dan 15.579 penerima susulan yang akan mengambil haknya melalui Kantor Pos mulai pekan ini. Mereka adalah warga yang masuk dalam data tingkat kesejahteraan rendah (desil 1 hingga 5) namun selama ini luput dari jaring pengaman sosial reguler.

Yuni menekankan bahwa BLTS Kesra adalah program baru yang lahir dari respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi terkini.

“Bantuan ini diterjunkan karena pemerintah melihat harga bahan pokok naik. Uang tunai ini diharapkan menjadi ‘rem’ agar masyarakat yang sudah miskin tidak jatuh semakin miskin, dan bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Dengan total bantuan Rp300 ribu per bulan yang dicairkan sekaligus, daya beli masyarakat diharapkan dapat terdongkrak di penghujung tahun ini.

Meski penyaluran berjalan lancar, Dinas Sosial Kabupaten Blitar belum dapat memastikan kelanjutan program ini di tahun mendatang. Status “Sementara” pada nama program ini menegaskan sifatnya yang ad-hoc.

Pihak Dinsos juga belum mendapat kepastian apakah puluhan ribu warga yang menerima bantuan via Kantor Pos nantinya akan diintegrasikan ke dalam program reguler seperti PKH atau BPNT.

“PKH itu bantuan bersyarat (ada komponen lansia, disabilitas, anak sekolah), sedangkan BPNT tidak terlalu bersyarat. Kami berharap ada lagi tahun depan, terutama karena penyaluran dari kantor pos ini menyasar mereka yang sama sekali belum pernah dapat bantuan,” pungkas Yuni. [owi/beq]