Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, salah satu daerah lumbung minyak dan gas (migas) nasional, telah menerima penuh 100 persen alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun anggaran 2025. Tetapi ini bukan angka akhir.
Di tengah pencapaian pagu maksimal ini, Bojonegoro berpotensi kembali ketiban rezeki nomplok berupa tambahan kucuran DBH di penghujung tahun.
Kepastian penyaluran 100 persen ini terjadi setelah transfer tahap kedelapan, yang mencakup dana senilai Rp386,5 miliar untuk minyak bumi dan Rp2,2 miliar untuk gas bumi, yang cair pada Selasa, 25 November 2025.
Menurut data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, total pagu DBH migas untuk Bojonegoro tahun ini mencapai angka fantastis. Alokasi DBH minyak bumi menyentuh sekitar Rp1,9 triliun, sementara DBH gas bumi sebesar Rp11 miliar.
Meskipun pagu telah tuntas, Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, memberikan sinyal positif. Ia menegaskan bahwa tercapainya angka 100 persen tidak serta merta menutup pintu transfer dana susulan dari pemerintah pusat.
“Penyaluran DBH migas memang sudah 100 persen. Tapi itu belum bisa diartikan pasti tidak ada penyaluran lagi di Desember,” ujar Teguh, Senin (24/11/2025).
Kunci dari potensi ini terletak pada proses penerimaan negara dari sektor migas yang terus bergerak. Selama minyak dan gas masih diproduksi dan menghasilkan pendapatan bagi negara, maka peluang adanya tambahan DBH tetap terbuka lebar bagi daerah penghasil seperti Bojonegoro.
Teguh menjelaskan, mekanisme tambahan dana ini bisa memiliki dua skenario. Pertama, dana tersebut langsung ditransfer sebagai penyaluran lanjutan tahun berjalan (sebelum tutup buku akhir tahun) dengan mengubah pagu. Kedua, dana tersebut dicatat dan dialokasikan sebagai kurang bayar (kurang salur).
“Proses penerimaan negara sektor migas masih berlangsung. Nanti akan dilihat, apakah dibagi tahun ini atau dibagi tahun depan sebagai kurang bayar,” jelas pria asal Surabaya ini.
Bojonegoro memang bertumpu pada kekayaan alamnya. Pos DBH minyak bumi tahun 2025 sangat mendominasi, menyumbang lebih dari 99 persen total pagu DBH. Semua pos DBH utama, termasuk gas bumi (Rp11 miliar), minerba (Rp2 miliar), perikanan (Rp851 juta), dan panas bumi (Rp13 juta), telah disalurkan penuh sesuai pagu.
Satu-satunya pos DBH yang tercatat masih menyisakan anggaran adalah kehutanan. Dari pagu sekitar Rp720 juta, realisasi penyaluran baru mencapai kurang lebih Rp576 juta, menyisakan sekitar Rp144 juta yang juga siap disalurkan.
Delapan tahap penyaluran DBH sepanjang 2025 ini menjadi penopang pembangunan daerah. Kini, pemerintah daerah dan masyarakat Bojonegoro tinggal menanti kabar baik di bulan Desember: apakah akan ada ‘kado tambahan’ dari pemerintah pusat berkat kontribusi besar Bojonegoro sebagai produsen energi nasional. [lus/beq]
