Probolinggo (beritajatim.com) – Empat murid Sekolah Rakyat (SR) Kota Probolinggo resmi tercatat putus sekolah. Dinas Sosial (Dinsos) menyebut penyebabnya bukan karena fasilitas atau pembelajaran, melainkan persoalan di dalam keluarga.
Fakta ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (12/11/2025). Ketua Komisi III, Mukhlas Kurniawan, menyoroti fenomena “bongkar pasang murid” di sekolah alternatif tersebut.
“Itu bagaimana kondisinya sekarang? Saya tahu ada bongkar pasang murid. Apa alasannya sampai ada yang putus sekolah? Apakah karena fasilitas atau hal lain?” tanya Mukhlas tajam dalam rapat.
Mukhlas menegaskan, meskipun SR merupakan program pemerintah pusat, tanggung jawab moral tetap melekat pada pemerintah kota. “Meskipun ini program pusat, tapi muridnya kan dari kita. Maka pemkot juga wajib tahu persoalannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa ada delapan murid yang sempat terancam berhenti sekolah. Dari jumlah itu, tiga berhasil dibujuk kembali, satu diganti, dan empat lainnya menolak bersekolah lagi. “Empat murid itu tidak mau kembali. Dari hasil koordinasi, sebagian besar karena masalah keluarga,” ujarnya.
Madihah membeberkan, penyebabnya beragam, mulai dari perceraian orang tua, perbedaan prinsip dalam mendidik anak, hingga kurangnya komitmen keluarga terhadap pendidikan. “Kalau orang tuanya bercerai, biasanya salah satu ingin anak ikut dia. Ini berdampak langsung pada sekolah anak,” katanya.
Persoalan tak berhenti di situ. Mukhlas juga menyoroti kondisi gedung SR yang dinilai kurang ideal. Murid jenjang SMP dan SMA masih menempati satu gedung. “Ini masa remaja mereka. Kalau satu gedung, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa langkah antisipasinya?” ujarnya mengingatkan.
Menanggapi hal itu, Madihah menegaskan bahwa pengawasan sudah diperketat. Murid laki-laki dan perempuan ditempatkan di lantai berbeda, masing-masing dengan petugas pengawas. “Kami juga sedang mengajukan pinjaman untuk membangun gedung baru di lokasi awal. Kementerian Sosial dijadwalkan datang bulan ini,” ungkapnya.
Usai rapat, Madihah menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal membujuk murid agar tidak berhenti belajar. Bahkan, psikolog didatangkan untuk memediasi keluarga. “Kami sudah datangkan psikolog supaya anak dan orang tua paham pentingnya pendidikan. Tapi kalau komitmen keluarga tidak sejalan, kami sulit memaksa,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan anak-anak yang keluar dari SR tetap diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di jalur lain. “Kami tekankan, mereka tetap harus bersekolah, bisa di sekolah umum atau pondok pesantren. Itu keputusan keluarga,” pungkasnya. (ada/kun)
