Bojonegoro (beritajatim.com) – Harga sejumlah kebutuhan dapur di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro mulai merangkak naik menjelang akhir tahun 2025. Kenaikan ini terutama terjadi pada komoditas bawang merah, cabai, dan sayuran, yang menjadi kebutuhan pokok harian masyarakat.
Salah seorang pedagang di pasar tradisional Bojonegoro, Yuni, mengatakan harga bawang merah kini mencapai Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp35 ribu. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting, dari sekitar Rp40 ribu menjadi Rp55 ribu per kilogram. Adapun sayuran seperti wortel, buncis, dan timun naik antara Rp3 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram.
“Kenaikan harga ini mulai sepekan terakhir,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Menanggapi tren kenaikan harga tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam rapat koordinasi TPID di ruang Setyowati, lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/11/2025), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang signifikan.
“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” kata Nurul Azizah.
Sementara Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menambahkan bahwa Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, termasuk memperkuat koordinasi dengan Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha guna memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai bentuk intervensi pasar, pemerintah daerah akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. OPM akan difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi seperti beras, telur ayam ras, dan minyak goreng, dan digelar di berbagai desa serta kecamatan dengan jadwal terkoordinasi.
Selain itu, TPID bersama Dinas Perdagangan juga akan memperketat pengawasan harga dan penindakan pelanggaran, termasuk memberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin bagi pedagang atau distributor yang menaikkan harga di luar ketentuan.
Upaya lain adalah memperkuat kerja sama dengan BUMN pangan, seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), untuk menjaga stok komoditas strategis dan memperlancar distribusi ke daerah.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Nurul Azizah. [lus/beq]
