Malang (beritajatim.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah cepat menyusul adanya laporan dugaan masalah pada kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meresahkan masyarakat.
Setibanya di bandara, Bahlil mengaku tidak menunggu lama dan langsung memanggil jajaran terkait untuk meminta pertanggungjawaban.
“Tadi saya begitu mendarat, langsung saya panggil di route (bandara) Pertamina Patra Niaga, kemudian DPH Migas, sama Lemigas untuk menerima laporan langsung dari mereka,” ujar Bahlil kepada wartawan beritajatim.com setelah menghadiri pembukaan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat jika investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pertamina.
“Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas,” tandasnya.
Bahlil menjelaskan bahwa tim khusus dari Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) saat ini sudah berada di lapangan untuk melakukan pengecekan. Ia sendiri akan langsung menggelar rapat lanjutan untuk memantau progres.
” Tim saya masih berada di daerah sini, nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport,” jelasnya.
Ia meminta publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi, termasuk soal dugaan sabotase, sampai tim ahli menyelesaikan kajiannya.
“Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Lemigas,” kata Bahlil.
Ia menjanjikan proses ini tidak akan memakan waktu lama. “Paling lama saya butuh waktu 1-2 hari. Besok saya akan dapat (laporan) langsung,” tambahnya.
Mengenai bentuk sanksi, Bahlil menyebut akan diputuskan berdasarkan temuan di lapangan.
“Kita lihat berdasarkan, kadar kesalahannya. Salahannya apa? Kalau belum ada salahnya, masa kita mau kasih sanksi? Ya tunggu dulu,” ujarnya.
Fokus utama Bahlil saat ini adalah memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mungkin dirugikan. Ia memberikan instruksi tegas agar Pertamina bertanggung jawab penuh jika terbukti bersalah.
“Kalau memang itu benar rusak (karena BBM), saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya, untuk memberesin semuanya,” tegas Bahlil.
Tidak hanya itu, Bahlil juga akan memerintahkan Pertamina untuk proaktif menjemput keluhan masyarakat dengan mendirikan posko khusus.
“Bahkan saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan. Nanti sebentar, setelah saya cek kadar masalahnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga meluruskan bahwa insiden ini sama sekali tidak terkait dengan rencana pemerintah soal campuran bioetanol (E10) yang sempat ia sampaikan dalam pidato di hadapan mahasiswa.
“Oh, etanol kan belum ada mandatori. Mandatori etanol itu kita rencanakan itu di 2027. (Masalah ini) tidak ada hubungannya dengan pencampuran etanol,” pungkasnya. [dan/aje]
