Surabaya (beritajatim.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menargetkan menjadi penyalur terbesar dalam program Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan pemerintah. Target ambisius ini didukung oleh kuatnya ekosistem pembiayaan perumahan yang telah dibangun BTN serta basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tersebut.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan pihaknya memiliki ekosistem pembiayaan yang lengkap dari hulu ke hilir untuk mempermudah akses kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menilai kehadiran KPP akan menjadi stimulan baru dalam mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini,” ujar Nixon usai menghadiri acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10/2025).
Lebih lanjut, Nixon menjelaskan bahwa skema KPP dirancang menyerupai program KUR dengan bunga khusus, jaminan, dan proses pengajuan yang lebih sederhana. Program ini dibagi menjadi dua segmen utama, yakni untuk sisi supply dan demand perumahan.
Untuk sisi supply, para developer UMKM dapat mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur dan dapat diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon mencapai Rp20 miliar. Sedangkan pada sisi demand, KPP memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi masyarakat yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko dan kos-kosan.
Nixon menilai kombinasi antara limit kredit yang besar dan proses yang sederhana akan mendorong masyarakat lebih mudah memiliki rumah sekaligus mengembangkan usaha. “Dengan bunga hanya 6%, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Pada tahap awal, BTN memproyeksikan penyaluran KPP akan mencapai sekitar Rp2 triliun hingga akhir tahun 2025. “Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah,” tambah Nixon.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp130 triliun untuk pelaksanaan KPP. Dari jumlah itu, sekitar Rp113 triliun dialokasikan untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.
“Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah,” kata Airlangga. [aje/beq]
