Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menyampaikan perkembangan terbaru kasus longsor tambang galian C di Magetan. Bencana ini menewaskan seorang pekerja.
Dia memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam proses investigasi dan evaluasi tambang di Jawa Timur.
“DPRD Jatim terus memantau perkembangan kasus tambang di Magetan. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas dan tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian di sektor pertambangan,” ujar Deni, Kamis (9/10/2025).
Politisi muda PDI Perjuangan itu juga mendukung langkah investigasi Dinas ESDM Jawa Timur yang telah menurunkan tim gabungan bersama inspektur tambang pusat. Menurut dia, tindakan itu menunjukkan bahwa keselamatan kerja dan tata kelola tambang kini menjadi prioritas utama Pemprov.
“Kita harus pastikan seluruh tambang di Jawa Timur, termasuk di Magetan, benar-benar memiliki izin lengkap dan memenuhi aspek keselamatan. Jangan sampai ada lagi korban jiwa akibat kelalaian teknis,” ujar dia.
Deni menambahkan, tragedi tersebut menjadi pelajaran penting agar proses pengawasan tambang tak hanya berhenti pada administrasi izin. Dia menilai pemerintah daerah perlu berani menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan.
“DPRD Jatim siap mengawal agar audit tambang dilakukan menyeluruh dan transparan. Bila ditemukan pelanggaran, izinnya harus dicabut tanpa kompromi,” tegas mantan Presbem FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.
Selain itu, Deni berharap hasil investigasi nantinya bisa menjadi dasar penyempurnaan regulasi pertambangan di tingkat daerah. Dia menilai koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian harus lebih solid untuk mencegah kejadian serupa.
“Kasus di Magetan adalah alarm bagi semua pihak. Kita ingin ada perbaikan sistem agar aktivitas tambang benar-benar sejalan dengan prinsip keselamatan dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Disisi lain, Deni juga mengungkap alasan di balik ketidakhadiran Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim dalam rapat koordinasi mitigasi tambang di Magetan. Dia menjelaskan, absensi tersebut bukan bentuk pengabaian, melainkan karena adanya benturan jadwal kegiatan resmi.
“Dinas ESDM Jatim sudah menyampaikan klarifikasi kepada saya. Undangan rapat awalnya dijadwalkan Senin, namun diminta diundur karena Selasa ada agenda dengan Komisi D DPRD Jatim yang juga membahas persoalan tambang,” kata Deni.
Deni menambahkan, pimpinan ESDM memilih tidak mengirim pejabat eselon 4 karena khawatir justru menimbulkan kesan kurang menghormati forum lintas lembaga. Kepala dinas berkomitmen akan hadir langsung bila rapat koordinasi diadakan kembali.
“Kalau dikirim pejabat eselon 4 malah bisa disalahartikan. Karena itu beliau memilih hadir sendiri jika rapat berikutnya digelar,” jelasnya.
Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan kesalahpahaman dan mengembalikan fokus semua pihak pada upaya mitigasi dan pembenahan tata kelola tambang di Magetan. Deni juga mendorong komunikasi antarlembaga dijaga agar langkah penanganan di lapangan lebih efektif.
“Kita ingin semua pihak bersinergi, bukan saling salah paham. Yang utama sekarang adalah memastikan pengawasan tambang berjalan aman, tertib, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. [asg/but]
