Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelayanan dasar masyarakat meski menghadapi penurunan anggaran cukup signifikan pada tahun anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan bahwa Pemkab Kediri menerima penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp265 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
“Kami melakukan efisiensi di beberapa pos, termasuk perjalanan dinas, tanpa mengganggu prioritas pelayanan dasar,” jelas Dewi, mewakili Bupati Kediri yang sedang cuti.
Penyesuaian tersebut, lanjut Dewi, dilakukan dengan tetap berpedoman pada PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan penyerapan anggaran agar tepat sasaran dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita sesuaikan, tadi Masbup sampaikan prioritas kita tetap meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kreativitas, sosial, kemiskinan,” katanya.
Dewi menambahkan, evaluasi penyerapan anggaran akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan efektivitas program serta mempercepat pelaksanaan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berencana dan berkelanjutan melalui berbagai strategi, seperti sertifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber PAD.
Upaya lain dilakukan dengan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi secara online, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, memperkuat pengelolaan BUMD, serta memperluas basis data PAD berbasis digital.
“Pemerintah Kabupaten Kediri terus berinovasi dalam pengelolaan PAD, termasuk penguatan BUMD dan pemanfaatan aset daerah secara produktif,” terang Wabup Dewi.
Terkait belanja daerah, Dewi menegaskan bahwa optimalisasi belanja operasional diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua program tetap berjalan bertahap. Skala prioritas kita jelas, pelayanan dasar masyarakat tidak bisa ditawar,” tegasnya. [ADV PKP/nm]
