Malang (beritajatim.com) – Rentetan kasus keracunan massal yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keprihatinan dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Tia Subekti, S.IP., MA., mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas tersebut.
Menurut Tia, program MBG sejak awal kemunculannya memang mengundang pro dan kontra. Meskipun memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki gizi, menekan angka kematian ibu dan anak, serta mendorong kesejahteraan, implementasinya di lapangan justru membuka banyak celah persoalan.
“Tujuannya sangat baik, tetapi yang perlu dicek kembali adalah bagaimana implementasinya di lapangan,” ujar Tia dalam analisisnya kepada beritajatim.com, Rabu (1/10/2025).
Tia Subekti menguraikan ada setidaknya tiga indikator krusial yang harus menjadi fokus evaluasi pemerintah dalam menilai keberhasilan program MBG. Pertama, efektivitas, sejauh mana program ini benar-benar mencapai hasil yang diharapkan. Kedua, efisiensi, yang membandingkan kesesuaian antara anggaran besar yang digelontorkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Dan yang ketiga adalah ketepatan. Sebab, dampak jangka panjang dari program ini dinilai masih belum tampak jelas,” terangnya melanjutkan penjelasan.
Lebih lanjut, pakar pemerintahan UB itu menyoroti aspek pemerataan dan kualitas pengawasan yang masih lemah. Keterlibatan pihak yang belum sepenuhnya kompeten dalam proses distribusi makanan di sejumlah daerah dinilai menjadi salah satu pemicu utama munculnya masalah, termasuk insiden keracunan.
Meskipun melontarkan kritik tajam, Tia menilai bahwa menghentikan program MBG sepenuhnya bukanlah solusi yang bijak. Ia berpendapat, langkah tersebut justru akan merugikan negara yang telah menggelontorkan investasi besar.
“Pemerintah sudah investasi dana sebanyak itu, ada badan tersendiri untuk mengurusi, kemudian sudah merekrut sumber daya manusia sebanyak itu. Jika dihentikan akan sangat sayang sekali,” tegasnya.
Sebagai jalan tengah, Tia merekomendasikan solusi konkret. Pemerintah didorong untuk memperketat sistem pengawasan di seluruh lini distribusi. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan secara signifikan.
“Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa distribusi makanan tidak hanya merata, tetapi juga memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan di setiap daerah, sehingga tragedi serupa tidak terulang kembali,” kata Tia Subekti, menutup. (dan/ian)
