Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengkritisi rencana penggunaan utang daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia menegaskan, keputusan berutang harus dipertimbangkan matang karena berpotensi membebani keuangan daerah jika tidak dikelola dengan tepat.
Menurut Imam, utang daerah hanya boleh ditempuh bila benar-benar mendesak dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti risiko besar jika pendapatan daerah menurun sementara cicilan pokok dan bunga pinjaman tetap harus dibayar.
“Saya khawatir kalau pendapatan turun, tapi tetap ada utang. Sama seperti orang ambil kredit, tapi pendapatannya pas-pasan untuk membayar cicilan dan bunganya. Itu mengkhawatirkan,” ujar Imam, Selasa (30/9/2025).
Ia juga menyoroti perubahan signifikan pada belanja wajib dalam rancangan APBD 2026. Awalnya diproyeksikan lebih dari Rp10 triliun, namun setelah koreksi Pemkot Surabaya angka itu turun menjadi Rp8,5 triliun.
Imam memperingatkan, jika pendapatan tidak tercapai, belanja wajib berisiko dikorbankan untuk menutup cicilan utang. Kondisi ini, menurutnya, bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kota.
Sebagai solusi, Imam mendorong agar proyek pembangunan berskala besar menggunakan skema tahun jamak (multi years) tanpa mengandalkan utang daerah. Ia mencontohkan pembangunan Jalan Ir. Soekarno yang sukses direalisasikan melalui pola tersebut tanpa pinjaman.
“Skema multi years bisa jadi solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD dengan pinjaman. Dulu pembangunan Jalan Ir. Soekarno juga berhasil dilakukan dengan cara ini,” jelasnya.
Meski begitu, Imam memberi apresiasi atas kebijakan Pemkot Surabaya yang memutuskan pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan tidak menggunakan APBD, melainkan menggandeng pihak swasta. Ia menilai langkah tersebut bijak karena tidak menambah beban fiskal daerah.
“Fokus kita saat ini adalah membesarkan rumah sakit daerah yang baru agar bisa optimal melayani masyarakat. Jangan sampai APBD terbebani lagi dengan proyek baru yang tidak mendesak,” tegas Imam.
Imam berharap pembahasan APBD 2026 bisa menghasilkan keputusan yang menjaga keseimbangan fiskal sekaligus berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberi manfaat nyata dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. [asg/beq]
