Bondowoso (beritajatim.com) — Fraksi PKB menegaskan ketidakharmonisan penerapan Standar Satuan Harga (SSH) di perangkat daerah Kabupaten Bondowoso berpotensi memboroskan anggaran.
Juru bicara PKB, Imron Humaidi, menyebutkan perbedaan tafsir dan nilai satuan harga untuk objek barang atau jasa yang sama sering terjadi.
Kondisi ini mengganggu konsistensi perencanaan, menurunkan efisiensi anggaran, dan membuka risiko ketidakwajaran harga.
“Ketidaksesuaian ini bukan sekadar angka, tapi berimplikasi langsung pada potensi kerugian publik dan melemahkan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegas Imron.
Ia menambahkan bahwa disparitas harga antar perangkat daerah bisa memicu alokasi dana yang tidak proporsional, bahkan membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Fraksi PKB mendorong dilakukannya penilaian independen terhadap objek belanja utama SSH. Tujuannya bisa mencakup banyak hal.
Mulai dari penentuan nilai wajar, penyamaan harga antar perangkat daerah, peningkatan akurasi dan efisiensi anggaran, serta memperkuat integritas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Menurut Imron, langkah ini juga akan memastikan penggunaan anggaran publik lebih transparan dan tepat sasaran.
Langkah PKB ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh perangkat daerah agar lebih konsisten merujuk pada SSH. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
SSH diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (awi/but)
