Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah siapkan anggaran Rp 9,95 triliun dan targetkan 1,6 juta lapangan Kerja untuk sektor perkebunan tebu.
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menegaskan komitmen mereka dalam mempercepat program hilirisasi perkebunan.
Dalam Rapat Kerja Program Hilirisasi Perkebunan di Surabaya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa program ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
“Sesuai gagasan besar Bapak Presiden, kita ingin hilirisasi pertanian agar tercipta nilai tambah. Dalam program ini, kita lakukan replanting dengan tanaman baru. Anggaran sebesar Rp9,95 triliun sudah disiapkan khusus untuk bibit yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan 1,6 juta lapangan kerja,” ujar Amran.
Dalam pelaksanaannya, PTPN Group melalui PT SGN dipercaya sebagai motor penggerak pendampingan di lapangan. Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyatakan komitmen perusahaannya untuk menjalankan mandat tersebut, dengan menempatkan komoditas tebu sebagai prioritas strategis demi tercapainya swasembada gula nasional.
“Hilirisasi bukan sekadar program, melainkan amanah negara yang harus kami kawal. Untuk itu, PT SGN menempatkan komoditas tebu sebagai prioritas strategis,” tegas Mahmudi.
Mahmudi menambahkan bahwa SGN telah menurunkan tim pendampingan ke berbagai daerah untuk membantu petani dalam percepatan bongkar ratoon dan replanting.
Terkait anggaran khusus untuk tebu, Mentan Amran memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp1,6 triliun dari total anggaran. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program replanting tebu, termasuk pembongkaran ratoon yang kini mendapat perhatian serius.
“Biasanya bongkar ratoon maksimal hanya 5.000 hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17.000 hektare, naik 200 persen. Itu hasil dari kebijakan Presiden ditambah dukungan bongkar ratoon gratis,” ujarnya.
Dana sebesar Rp1,6 triliun ini tidak hanya berhenti pada tahun ini, tetapi juga akan tersedia pada tahun-tahun berikutnya. Mentan Amran menekankan agar petani segera memanfaatkan kesempatan ini. Cakupan wilayah program ini mencapai 100.000 hektare secara nasional, dengan 70.000 hektare di antaranya berada di Jawa Timur, meliputi 26 kabupaten. Target percepatan program ini diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan di seluruh Indonesia.
Sinergi antara pemerintah, BUMN perkebunan, dan petani ini diharapkan menjadi tonggak transformasi sektor perkebunan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.[rea]
