Malang (beritajatim.com) – Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Prof. Rachmat Kriyantono, menegaskan blusukan masih relevan di era komunikasi digital. Menurutnya, praktik turun langsung ke masyarakat itu bukan sekadar strategi politik, melainkan juga mencerminkan budaya komunikasi khas Indonesia.
Menurut Prof. Rachmat, blusukan mensyaratkan adanya tatap muka secara langsung sehingga menunjukkan adanya kedekatan baik secara fisik maupun emosional. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakter budaya Indonesia yang time binding, yang mensyaratkan interaksi langsung,” jelas Prof. Rachmat, penulis buku Komunikasi Perspektif Indonesia.
Ia menilai blusukan efektif membangun kedekatan emosional karena masyarakat Indonesia sangat mudah dipengaruhi pesan emosional. “Makanya, orang Jawa ditanya pripun kabare?, menjawab pangestunipun. (Jadi) orang lain dianggap ikut mendoakan kesuksesan kita,” tuturnya.
Prof. Rachmat menambahkan, blusukan mampu membentuk persepsi positif terhadap kandidat atau pemimpin karena menyentuh aspek irasional dan emosional. Namun, ia mengingatkan dampaknya bisa berbalik negatif jika tidak disertai bukti nyata.
“Jika tidak disertai bukti nyata, atau hanya omong tok, maka blusukan bisa memudahkan publik mencaci bahkan kekerasan verbal dan fisik secara langsung,” tegas alumnus Edith Cowan University, Australia Barat itu.
Menurutnya, pencitraan dalam politik merupakan hal yang tak terhindarkan karena bagian dari self branding. “Tanpa pencitraan maka nobody knows you, yang membuat social awareness atau level elektoral rendah,” ujarnya.
Meski begitu, pencitraan akan menjadi masalah jika hanya berupa janji kosong. “Jika tanpa data, bukti, atau sekadar omon-omon saja, maka publik bisa mempersepsi sebagai pembohong,” lanjutnya.
Prof. Rachmat juga menyoroti perbedaan standar “kebohongan” antara masyarakat dan partai politik. Dalam konteks budaya yang emosional dan irasional, masyarakat kerap masih bisa “memaafkan” janji kosong selama diberi kompensasi seperti sembako. “Sehingga menjadi transaksi politik jangka pendek,” katanya.
Namun, dengan penetrasi internet dan media online yang semakin luas, ia melihat kondisi itu akan berubah. Informasi global yang mudah diakses dapat meningkatkan kesadaran publik serta rasionalitas, sehingga politisi ke depan lebih sulit hanya mengandalkan pesan emosional.
Di era media sosial, blusukan tetap relevan jika dikombinasikan dengan pendekatan digital. “Komunikasi bisa mudah efektif jika menggunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia dengan menyesuaikan karakter audience. Jadi blusukan digital bisa dilakukan untuk ‘menembak’ diversifikasi sasaran anak muda, dengan tetap menjaga interaksi tatap muka agar interaksi kultural tetap terjaga,” paparnya.
Ketika ditanya apakah praktik blusukan bisa diterapkan di negara lain, Prof. Rachmat menyebut tantangan budaya jadi faktor utama. “Mengadaptasi praktik blusukan di negara lain yang memiliki budaya lebih individualistis seperti Amerika Serikat, Australia, atau Inggris bisa jadi tantangan,” jelasnya.
Menurutnya, di negara Barat ada konsep serupa bernama Managing by Walking Around (MBWA). “Konsep ini seperti atau mirip dengan blusukan. Tapi sangat berbeda, MBWA terjadi dalam level formalitas tertentu, dan dialogisnya tidak mengandung unsur sambung roso personal seperti blusukan,” ungkap Guru Besar Ilmu Hubungan Masyarakat Universitas Brawijaya tersebut. [beq]
