Surabaya (beritajatim.com) – Komunikasi publik pejabat pemerintah di Indonesia dinilai masih jauh dari ideal. Fenomena ini dianggap ironis karena terjadi di tengah tingginya tunjangan komunikasi, namun justru kerap memicu jarak dan melemahkan kepercayaan masyarakat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo menilai komunikasi pejabat di Indonesia masih dipengaruhi kuatnya budaya politik feodal yang menyebabkan pola relasi atasan-bawahan menjadi kaku dan satu arah.
Menurutnya, banyak pejabat terjebak dalam gaya komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan. Ia menegaskan, dalam demokrasi, komunikasi seharusnya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi.
“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui,” kata Suko, dikutip Jumat (29/8/2025).
Selain itu, minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri juga menjadi sorotan. “Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal ini terkait dengan kultur politik patrimonial dan oligarkis, di mana jabatan dipandang sebagai privilese, bukan amanah.
Untuk mengatasi masalah ini, Suko menawarkan empat solusi penting. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication. Kedua, membangun budaya akuntabilitas agar meminta maaf atau mundur tidak dipandang sebagai kelemahan.
Ketiga, memanfaatkan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan hanya untuk pencitraan. Keempat, pimpinan tertinggi harus memberikan teladan komunikasi empatik agar nilai ini mengalir ke seluruh birokrasi.
”Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat,” tutup Suko. [ipl/kun]
