Ada materi menarik khususnya soal Danantara dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Prof. Anthony dalam podcast chanell Refly Harun https://youtu.be/zJrsVcxw6H0?si=djsnqKPcyBzWg-yC. Salah satu poinnya adalah bahwa Danantara merupakan ‘peningkatan’ dari LPI (Lembaga pengelolaan investasi) sebelumnya yang kinerjanya kurang memuaskan dan diduga menyisakan banyak masalah.
Dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 24 Pebruari 2025, hampir semua BUMN masuk dalam ‘manajemen’ Danantara.
Yang makin menarik UU tersebut ditetapkan 4 bulan setelah Presiden Prabowo dilantik, dan sampai dengan hampir matang materinya di bahwa sejak Pemerintahan Presiden Jokowi (sejak 2023?).
Terlepas dari banyaknya sinisme terhadap Danantara yang jajaran top manajemennya diduga ada beberapa ‘figure; yang ‘bermasalah’, lebijakan pembentukan Danantara adalah suatu impian besar untuk memperkuat investasi dan pembangunan ekonomi negeri.
Yang menarik dalam podcast tersebut diungkapkan bahwa Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berbeda profil ‘start-up’nya dengan misal Temasek Singapore dan SWF Norwegia. Intinya, SWF Singapore dan Norwegia berasal dari ‘surplus’ fiskal, sementara Danantara dari ‘konsolidasi’ asset BUMN (baik yang untuk maupun yang rugi). Bahkan terakhir kabarnya juga akan mengajukan ‘pinjaman?’.
Berdasarkan konteks itu, sangat menarik untuk mendorong literasi publik terkait hal tersebut, terutama mengulas resiko yang mungkin terjadi.
Perbedaan Mendasar
Pandangan bahwa Danantara berbeda dari Temasek (Singapura) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Norwegia, merupakan hipotesis yang kuat, dan perbedaan inilah yang menjadi inti dari semua debat dan risikonya.
Lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) Norwegia bernama The Government Pension Fund Global (atau dikenal juga dengan nama Norges Bank Investment Management), yang merupakan dana investasi terbesar di dunia yang dikelola oleh bank sentral Norwegia, Norges Bank.
Sumber dananya secara eksplisit adalah surplus fiskal dari pendapatan potensi dan eksploitasi minyak Laut Utara. Mandatnya adalah menjadi “tabungan antargenerasi dan pelestarian kekayaan”.
Lembaga ini adalah investor finansial, biasanya mengambil saham non-pengendali di berbagai perusahaan global. Modelnya adalah sterilisasi, mencegah surplus sumber daya alam memanaskan ekonomi domestik.
Negara Singapore Singapura memiliki setidaknya dua sovereign wealth fund (SWF) utama: Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Temasek Holdings. GIC didirikan pada tahun 1981 untuk mengelola cadangan devisa dengan misi menjaga dan meningkatkan daya belinya, sedangkan Temasek, yang didirikan pada tahun 1974, didaftarkan sebagai badan hukum untuk memegang dan mengelola aset yang sebelumnya dipegang pemerintah secara komersial.
Sumber dananya adalah portofolio awal perusahaan-perusahaan milik pemerintah. GIC dan Temasek Holding beroperasi sebagai perusahaan investasi komersial dengan mandat untuk menumbuhkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Meskipun awalnya sebatas mengelola investasi perusahaan Singapura yang vital, kini telah berevolusi menjadi investor global yang aktif. Catatan pentingnya, SWF Singapore tidak digunakan untuk konsolidasi BUMN yang rugi.
Danantara (Indonesia) sumber modalnya adalah konsolidasi saham berbagai BUMN (yang untung maupun rugi) dan utang (melalui obligasi?). Ini membuat mandat utamanya bukan hanya menciptakan kekayaan tetapi juga:
- Restrukturisasi BUMN. Bertindak sebagai “rumah sakit” untuk BUMN yang sakit untuk dipulihkan sebelum kemudian mungkin dilepas
- Mobilisasi Fiskal. Membuka nilai aset-aset negara untuk membiayai prioritas pembangunan nasional (misalnya, infrastruktur, transisi hijau) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
- Investasi Strategis. Mengarahkan modal ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Model Danantara ini sesungguhnya lebih dekat dengan model “Khazanah Nasional Berhad” di Malaysia daripada Temasek atau Norwegia, meski dengan karakteristik uniknya sendiri.
Khazanah Nasional Berhad adalah dana kekayaan negara Malaysia yang didirikan pada tahun 1993 untuk mengelola aset komersial pemerintah dan melakukan investasi strategis demi pertumbuhan ekonomi dan sosial Malaysia secara berkelanjutan. Perusahaan ini dimiliki oleh Menteri Keuangan Malaysia (Inkorporasi) dan bertujuan untuk mendukung agenda ekonomi pemerintah serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi bangsa.
Kerangka Literatur: Risiko Danantara
- Risiko Leverage (Pinjaman/Debt). Menggunakan utang untuk mengapitalisasi dana sovereign menciptakan profil risiko yang berbeda.
- Isu Struktur Modal. Menurut Teori Modigliani-Miller dalam aplikasi dunia nyata menyatakan bahwa leverage memperbesar keuntungan tetapi juga memperbesar risiko dan tekanan finansial. Imbal hasil dari investasi Danantara harus melampaui biaya utangnya agar sustainable. Jika portofolionya underperform, dapat berujung pada krisis utang yang, meski tidak langsung ada di neraca pemerintah, merupakan kewajiban (contingent liability) yang pada ujungnya akan ditanggung oleh negara.
- Contingent Liability. Dalam konteks manajemen keuangan publik (misalnya, dari IMF dan Bank Dunia) selalu memperingatkan tentang entitas di luar APBN yang menciptakan risiko fiskal. Jika investasi Danantara gagal, pemerintah mungkin dipaksa melakukan ‘bailout’, yang pada akhirnya akan membawa utang tersebut kembali ke neraca negara.
- Risiko Aset BUMN yang Tidak Likuid dan Non-Core. Ini mungkin merupakan tantangan operasional yang paling signifikan.
- Banyak penelitian (misal: Andrei Shleifer, Robert Vishny) menyoroti inefisiensi dan masalah keagenan yang umum terjadi pada BUMN. Danantara tidak mulai dari kas yang ‘bersih’ ia mulai dengan portofolio BUMN yang sudah ada dan sering kali bermasalah. Terkait sasaran ganda BUMN antara maksimalisasi profit dan mandat sosial. Tata kelola yang lemah, rentan terhadap intervensi politik dan pungutan liar (rent-seeking) dan produktivitas rendah.
- Model ‘Bad Bank’ vs. ‘Rumah Sakit’. Danantara mencoba menjadi “rumah sakit” untuk BUMN. Literatur tentang asset management companies (AMC) atau “bad bank” (misalnya, selama Krisis Keuangan Asia) menunjukkan bahwa kesuksesan sangat bergantung pada independensi operasional, keahlian teknis yang kuat, dan insulasi dari politik. Risiko utamanya bisa dikaitkan Danantara menjadi tempat pembuangan BUMN yang rugi, menghabiskan modal untuk restrukturisasi tanpa jalan yang jelas menuju profitabilitas, sehingga menggerogoti kinerja keseluruhan.
- Risiko di Tengah Fundamental Ekonomi yang Rapuh. Launching Danantara ditengah seriusnya kebijakan makroekonomi.
- Kebijakan Pro-siklus vs. Kontra-siklus. Para ekonom umumnya menganjurkan kebijakan kontra-siklus, yaitu menabung saat boom dan berbelanja saat resesi. Meluncurkan kendaraan investasi yang besar, ambisius, dan dipicu utang di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fundamental domestik yang rapuh dapat dilihat sebagai ‘pengambilan risiko pro-siklus’.
- Efek Crowding Out. Jika Danantara menghimpun utang yang signifikan dari pasar keuangan domestik, ia berpotensi menggeser (crowding out) investasi swasta dengan menyerap modal yang tersedia dan mendorong naiknya biaya pinjaman untuk UMKM. Ini adalah debat klasik dalam ekonomi pembangunan.
- UMKM dan Mata Rantai Produksi. Masalah struktural yang signifikan dalam perekonomian Indonesia adalah kurangnya integrasi antara berbagai skala usaha dan antara sektor hulu dan hilir. Ini adalah hambatan besar bagi peningkatan produktivitas dan daya saing.
- Masalah Alokasi Modal: Pertanyaan mendasarnya adalah: Akankah Danantara meningkatkan alokasi modal dalam perekonomian Indonesia?
- Pembangunan Top-Down vs. Bottom-Up: Danantara mere-presentasikan model pembangunan top-down dan state-capitalist. Ia menyalurkan modal dalam jumlah besar (meski dari utang) kepada proyek dan korporasi besar yang dipengaruhi negara. Risikonya akan kurang bisa memperbaiki “sistem perpipaan” ekonomi yaitu rantai pasok, logistik, dan akses keuangan bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ketenagakerjaan dan ketahanan ekonomi.
- Agar Danantara benar-benar sukses untuk perekonomian luas, investasinya (misal) di perusahaan tambang milik negara atau proyek infrastruktur baru, harus memiliki keterkaitan (linkage) ke belakang dan ke depan yang kuat dengan ekonomi domestik, termasuk UMKM. Ini membutuhkan desain kebijakan yang intentional, bukan sekadar rekayasa finansial. Tanpanya, pertumbuhan yang dihasilkan mungkin tetap terkonsentrasi pada entitas korporat besar, memperparah ketimpangan dan membuat struktur ekonomi tidak seimbang. sebagai induk holding BUMN spesialis aset, Danareksa memiliki mandat untuk menyetor dividen kepada pemerintah, yang kemudian akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Sebagai induk holding BUMN spesialis aset, Danareksa memiliki mandat untuk menyetor dividen kepada pemerintah, yang kemudian akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi BUMN kepada negara. Dengan mengelola sejumlah BUMN lintas sektor di bawah satu payung, Danareksa bertujuan untuk meningkatkan sinergi, efisiensi, dan profitabilitas anak-anak perusahaannya. Laba yang dihasilkan dari kinerja yang lebih baik ini akan disalurkan dalam bentuk dividen kepada pemerintah, sebagai pemegang saham utama.
Strategi Berisiko Tinggi, Berpotensi Untung Besar
Danantara bukanlah sovereign wealth fund dalam arti tradisional (seperti Norwegia). Ia adalah holding company dan kendaraan investasi strategis milik negara dengan mandat ganda: return komersial dan pembangunan nasional, yang dikapitalisasi dengan campuran berisiko antara aset BUMN non-core dan leverage.
Kesuksesannya akan bergantung pada faktor-faktor yang secara historis menantang di Indonesia:
- Independensi Operasional Mutlak. Untuk melindungi keputusan investasi dari patronase politik.
- Tata Kelola dan Keahlian Kelas Dunia. Merekrut talenta yang mampu merestrukturisasi BUMN dan melakukan investasi yang cerdas.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Pelaporan yang teratur dan diaudit untuk mengelola ekspektasi publik
- Menciptakan Linkage Ekonomi yang Nyata. Memastikan investasinya menetes ke bawah untuk memperkuat seluruh rantai produksi, termasuk UMKM.
Tantangan berupa risiko seperti leverage, aset tidak likuid, dan konteks ekonomi yang rapuh yang faktual secara historis-empiris, Pemerintah pada dasarnya melakukan pertaruhan bahwa mereka optimis dapat memusatkan dan memprofesionalkan pengelolaan modal negara untuk mendorong pertumbuhan lebih efektif daripada model yang terfragmentasi sebelumnya. Ulasan literatif sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah mengambil keputusan memainkan ‘game’ berisiko tinggi dengan jalan yang berbahaya menuju kesuksesan.
Risiko Shocks dari Ekonomi Global, Geopolitik dan Pandemi.
Game berisiko yang dimainkan Pemerintah harus jujur diakui rentan terhadap risiko shock eksternal.
Bila menggunakan lensa krisis 1998 sebagai referensi maka risiko yang dihadapi memiliki kerentanan yang mirip tetapi dalam konteks yang berbeda.
Kesamaan utama risiko ada pada leverage (Utang) yang tinggi.
Tahun 1997 ketika krisis dimulai, korporasi dan perbankan di Indonesia (juga Thailand, Korea Selatan) memiliki utang luar negeri (USD) yang sangat besar (short-term external debt). Ketika nilai tukar melemah, beban utang mereka dalam rupiah meledak, menyebabkan kebangkrutan massal.
Sekarang (konteks Danantara), Danantara berencana menggunakan utang (leverage) sebagai sumber modalnya. Meskipun mungkin utang dalam mata uang domestik (rupiah) awalnya, tekanan untuk mendapatkan dana besar dapat mendorongnya untuk mencari pinjaman atau menerbitkan obligasi dalam mata uang asing (seperti USD) untuk mendapatkan suku bunga yang lebih murah. Ini menciptakan kerentanan nilai tukar yang persis sama dengan Krismon 1998.
Perbedaan utama pada tahun 1997 leverage ada di sektor swasta dan perbankan. Sekarang (ada di Danantara). Leverage diciptakan oleh entitas negara yang dirancang khusus untuk mengambil utang. Ini memindahkan risiko dari korporasi swasta ke negara, tetapi justru membuatnya lebih sistemik. Kegagalan Danantara akan langsung menjadi beban negara.
Seandainya shock eksternal memicu krisis yang parah, maka bisa dibayangkan beberapa issu krisi yang terjadi:
- Shock eksternal menyebabkan pelarian modal asing keluar dari Indonesia (capital flight\). Investor menjual aset rupiah dan membeli USD.
- Pelemahan Nilai Tukar (Currency Depreciation), beban utang melonjak (The Debt Bomb).
- Tekanan pada Portofolio Aset.
- Krisis Likuiditas dan Solvabilitas. Danantara terjepit: asetnya menyusut, utangnya membesar, kesulitan membayar bunga utangnya (default). Karena ia memegang aset-aset strategis negara, kegagalannya bukan kegagalan perusahaan biasa. Ini adalah krisis sovereign. Pemerintah akan berada di posisi yang sangat sulit. Membiarkan Danantara bangkrut berarti kehilangan kendali atas aset-aset strategis dan merusak kredibilitas negara di mata investor. Pilihan satu-satunya adalah bailout menggunakan uang dari APBN. Bisa terjadi efek domino ke sektor lain (The Contagion).
- Bailout besar-besaran akan menggerakkan kepercaya an terhadap fiskal Indonesia. Suku bunga akan melonjak, membuat biaya pinjaman untuk semua pihak korporasi swasta dan UMKM menjadi sangat mahal. Inilah efek crowding out yang paling parah.
- Danantara bisa menjadi amplifier yang memperkuat guncangan eksternal, alih-alih peredamnya. Itulah mengapa kebijakan ini dianggap sangat spekulatif oleh banyak pengamat ekonomi
Lalu, jika terjadi krisis karena shock eksternal, apakah akan lebih parah dari 1998? Tidak pasti! Indonesia saat ini memiliki pertahanan yang lebih kuat: cadangan devisa yang besar, sistem perbankan yang lebih sehat, dan rezim nilai tukar yang fleksibel. Namun, model Danantara sebagai keputusan Pemerintah harus jujur diakui ‘sengaja membangun sebuah kerentanan struktural baru yang sangat besar di jantung negara’.
Catatan Penutup
Kebijakan ‘revolusioner’ Pemerintah dalam konteks Danantara patut diapresiasi, walau berdasarkan ulasan literatif diatas, berisiko besar.
Kalau ini dikaitkan dengan fenomena korupsi, manipulasi dan intervensi politik dalam persaingan kekuasaan yang sudah terjadi sejak era reformasi 1998 hingga saat ini yang sudah dalam skala ‘triliunan’ kerugian negara, maka ditengah gelora optimisme para penguasa negeri tumbuh meluas rasa was-was masyarakat dan pelaku ekonomi menengah-kecil-mikro,.
Semoga jangan ada pandemi lagi. Bisa runyam bin klenger.
Masyarakat perlu obat penenang, dan pengencer darah, serta almodiphine untuk menghindari stroke dan tekanan darah tinggi melonjak.
Dan yang paling penting masyarakat harus giat berdoa, agar tidak terjadi bencana keuangan, karena ulah elit politik, apalagi elit yang bersahabat dengan para oligarkh yang isinya rente melulu.
Wallahualam. Semoga Indonesia slamet. Mari ucapkan: slamet, slamet, slamet (harus disertai mulut komat-kamit ndremimil).
Hadipras,
Pengamat Sosial dan Politik.






