Jombang (beritajatim.com) – Di tengah rutinitas harian yang semakin padat, sebuah masalah besar menggerus kehidupan warga Jombang—terutama bagi pelajar dan masyarakat yang bergantung pada transportasi publik. Tanpa angkutan sekolah yang memadai, dan minimnya angkutan umum yang tersedia, Jombang terperosok dalam ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya.
“Pemkab Jombang bisa menganggarkan Rp17 miliar untuk membeli tanah sekolah rakyat dengan jumlah siswa yang tak lebih dari seribu orang, tetapi mengabaikan ratusan ribu pelajar yang terjebak tanpa transportasi publik jelas menggugah rasa ketidakadilan,” ujar Muhammad As’ad, Dosen Unhasy (Universitas Hasyim Asyari) Tebuireng dalam diskusi yang digelar di Rumah Peradaban, Jombang, Minggu (27/7/2025).
Yusron Aminulloh, Founder Rumah Peradaban MEP, menambahkan, hingga hari ini, tak ada satu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk merespons masalah besar ini. Para pelajar terus antre panjang dengan motor dan mobil pribadi setiap pagi dan sore, tanpa fasilitas transportasi publik yang memadai.
“Kemana arah kebijakan transportasi pelajar di Jombang? Apa akan tetap dibiarkan seperti ini? Sementara kota-kota lain mulai menata,” katanya dengan nada tanya.
Lebih parah lagi, minimnya transportasi publik mempengaruhi roda ekonomi kota ini. “Transportasi publik yang memadai adalah indikator kemajuan pembangunan. Tanpa itu, ekonomi bergerak lambat,” tambah Yusron.
Jombang, meski dikenal sebagai kabupaten strategis di Jawa Timur dengan potensi besar dalam bidang pendidikan, pertanian, dan pariwisata, masih terjebak dalam keterbatasan transportasi yang sangat memprihatinkan.
Menurut Muhammad As’ad, Dosen Unhasy Tebuireng dan Kandidat PhD di Leiden University, warga Jombang masih mengandalkan angkutan desa yang kondisinya tidak layak dan tidak mampu menjangkau kebutuhan mobilitas harian, baik untuk kerja maupun sekolah.
Di saat kota-kota lain di Jawa Timur mulai membangun sistem transportasi publik yang layak, Jombang masih tertinggal. Surabaya, misalnya, memiliki layanan Wira-Wiri yang memudahkan masyarakat menjangkau berbagai titik kota, sementara Gubernur Khofifah telah menggagas Trans Jatim untuk menghubungkan berbagai wilayah dengan bus antarwilayah. Namun, Jombang seolah terabaikan dalam gelombang perbaikan ini.
Tuban bahkan telah meluncurkan program bus sekolah gratis bernama “Si Mas Ganteng” yang mengantar pelajar dari desa ke sekolah dengan aman dan nyaman. Tapi di Jombang, kebutuhan transportasi publik yang terjadwal, aman, dan terjangkau masih sangat dirasakan, namun tak kunjung mendapat perhatian.
Keduanya, As’ad dan Yusron, sepakat bahwa Jombang membutuhkan solusi transportasi publik serupa, yang menghubungkan pusat kota dengan kecamatan-kecamatan seperti Diwek, Wonosalam, Ploso, dan Ngoro.
“Meskipun mungkin tidak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek, penyediaan transportasi publik adalah kewajiban pemerintah dalam menjamin aksesibilitas, kesetaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap As’ad.
Yusron Aminulloh, dengan pengalamannya sebagai CEO Saieda Greenview, mengusulkan solusi praktis. “Pemkab Jombang bisa belajar dari Banyuwangi. Dengan sistem subsidi angkutan umum, pelajar bisa naik gratis pada jam tertentu, dan angkutan umum tetap hidup karena subsidi,” ujarnya.
Langkah ini dapat diambil sembari menunggu anggaran yang memadai untuk membeli 10 hingga 20 bus mini untuk pelajar.
Namun, kenyataannya anggaran untuk transportasi publik di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 belum terlihat jelas. Sementara itu, ratusan ribu pelajar dan warga Jombang terus merasakan ketidakadilan yang kian memperburuk kehidupan mereka setiap harinya.
Jombang tidak boleh terjebak dalam ketertinggalan lebih lama. Waktu untuk bertindak sangat terbatas, dan transportasi publik adalah salah satu kunci utama bagi masa depan Jombang yang lebih baik. [suf]
