Surabaya (beritajatim.com) – Fenomena inflasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau kenaikan rata-rata IPK mahasiswa tanpa diiringi peningkatan kualitas lulusan kini menjadi sorotan serius di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Tuti Budirahayu, Dra., M.Si., menilai kondisi ini sebagai buah dari kapitalisme pendidikan yang semakin menguat, ditambah tekanan sistem akreditasi.
“Perguruan tinggi saat ini dipaksa untuk memenuhi tuntutan pasar. Artinya harus bisa menerima sebanyak-banyaknya mahasiswa dan meluluskan sebanyak-banyaknya juga. Ini bagian dari kapitalisme pendidikan,” ujar Prof. Tuti, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, tekanan untuk mempertahankan status akreditasi menyebabkan kampus cenderung memberikan nilai tinggi guna menjaga citra. Padahal, kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh IPK yang tampak mentereng.
“Kampus berpotensi mengalami penurunan akreditasi jika banyak mahasiswa nilainya rendah bahkan tidak lulus. Tapi, mereka juga tidak bisa masuk pasar kerja kalau nilainya pas-pasan. Saat seleksi kerja, yang pertama dilihat IPK-nya, lalu asal kampusnya,” jelasnya.
Meski demikian, Prof. Tuti menekankan bahwa IPK hanyalah tahapan awal untuk menilai kualitas lulusan. Kompetensi riil, pengalaman organisasi, serta kontribusi mahasiswa di luar ruang kelas juga menjadi indikator penting yang tak boleh dikesampingkan.
Prof. Tuti mengusulkan agar ke depan sistem penilaian mahasiswa dibuat lebih komprehensif. Menurutnya, perlu ada pembobotan IPK bersama aktivitas kemahasiswaan, kreativitas, hingga prestasi lain, sehingga mencerminkan performa mahasiswa secara utuh.
“Saya percaya ada banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai kualitas mahasiswa. Tidak cukup satu parameter. Aktivitas, integritas, dan kreativitas harus ikut dinilai. Itu mencerminkan nilai sejati dari seorang lulusan,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui inflasi IPK juga dapat terjadi secara alamiah, karena dosen memiliki independensi dalam memberikan penilaian akademik. Prof. Tuti percaya para pengajar tetap memegang teguh prinsip kejujuran dan objektivitas.
“Selama mahasiswa menunjukkan kapabilitasnya, integritasnya, saya percaya dosen akan memberikan nilai secara adil. Tapi mahasiswa juga harus membuktikan bahwa nilai IPK-nya selaras dengan kemampuan aslinya,” pungkasnya. [ipl/beq]
