Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong Pemerintah untuk meneruskan langkah negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Ini terkait kebijakan terbaru Presiden AS, Donald Trump, yang menetapkan tarif masuk 32 persen untuk barang-barang dari Indonesia.
Said mengatakan, pihaknya membaca pemberitaan di sejumlah media msaa terkait kebijakan terbaru dari Trump tersebut. Diketahui, Trump telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai tanggapan atas lobi yang dilakukan Pemerintah RI atas pengenaan tarif perdagangan.
“Terbaru, tertanggal 7 Juli 2025, Presiden Trump mengenakan tarif sebesar 32 persen atas barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan demikian tarif ini tidak berubah dari yang telah dikenakan Presiden Trump sejak April 2025 lalu. Sementara negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif lebih rendah sebesar 24 persen, dan Thailand lebih tinggi, yakni 36 persen,” ujar Said.
Tarif terbaru untuk Indonesia tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 atau kurang dari sebulan lagi. Said menjelaskan alasan Trump menetapkan tarif tersebut antara lain tidak ada perusahaan dari Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di AS. Sedangkan sebelum tenggat waktu berakhir, AS memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk kembali melakukan negoisasi.
“Pengenaan tarif oleh Presiden Trump ini membahayakan masa depan perekonomian global, banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme, dan itu tidak menguntungkan bagi kerjasama global untuk kemakmuran Bersama,” kata dia.
Merespon pengenaan tarif tersebut, Said memberikan beberapa saran kepada Pemerintah untuk menempuh berbagai langkah. Pertama, dia mendorong Pemerintah untuk meneruskan negosiasi sebelum tenggat waktu yang tersedia habis.
“Dari tenggat waktu yang tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS. Tentu saja pemerintah harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut, seperti poin yang ditekankan, yakni memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufakturing di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia. Seperti terekam dalam data BPS, neraca dagang Indonesia dengan AS mencatat surplus 6,42 miliar dollar AS atau sekitar Rp104,9 triliun (kurs Rp16.350 per dollar AS).
Kedua, Said mengingatkan bahwa AS adalah negara dengan penduduk yang besar. Dengan kondisi tersebut, AS merupakan market yang sangat menjanjikan untuk ekspor Indonesia.
“Kita mengakui AS negara berpenduduk besar, dengan daya beli yang sangat besar. Sehingga menjadi market yang menjanjikan bagi produk-produk ekspor Indonesia. Produk-produk Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, peralatan listrik, karet dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS,” kata dia,
Jika tarif 32 persen tersebut tetap diberlakukan untuk Indonesia, Said mendorong Pemerintah memiliki banyak opsi. Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga paska pengenaan tarif.
“Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk didalami,” kata dia.
Ketiga, Said meminta di waktu bersamaan agar Pemerintah mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Ini mengingat kebijakan yang merupakan sanksi dari AS ini dialami banyak negara.
“Semua negara sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan. Mereka memiliki kegelisahaan yang sama. Ibaratnya, AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara-negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan. Pemerintah bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional,” terang Said.
Keempat, Said menilai perundingan multilateral melalui WTO, G20, bisa menjadi jalan bagi Pemerintah untuk mendorong lahirnya komitmen untuk bekerja sama dalam perdagangan internasional.
“Melalui perundingan multilateral, terutama di WTO, atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 minus AS, pemerintah bisa mengajak untuk membentuk komtimen kerjasama perdagangan internasional, tujuannya mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi. Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir sebab produk mereka mendapatkan pasar pengganti,” ucap Said.
Kelima, Said juga menyarankan agar Pemeriintah menggalang dukungan internasional lebih luas. Ini lantaran pemerintahan Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional.
“Pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional. Dalam soal perdagangan mereka mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia. Dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral. Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan,” terang Said.
Sedangkan untuk dalam negeri, Said menilai perlu adanya penguatan ketahanan sejumlah sektor. Utamanya sektor pangan, energi, dan moneter.
“Di dalam negeri, kita harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter. Karena ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor dan pengaruh eksternal. Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dollar AS,” ucap Said. [beq]
