Bojonegoro (beritajatim.com) – Hingga 18 Juni 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru sebesar 21,01 persen. Atau baru terealisasi sebesar Rp1,1 triliun dari total anggaran sebesar Rp7,9 triliun
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Anie Susanti Hartono mengatakan rendahnya serapan APBD 2025 itu karena sejumlah proyek infrastruktur yang belum berjalan serta penyesuaian program akibat pergantian pemerintahan daerah.
“Serapan ini masih rendah karena banyak pekerjaan infrastruktur yang belum berjalan, dan pemerintahan baru masih dalam proses penyesuaian program prioritas,” ujar Anie, Jumat (27/6/2025).
Berdasarkan rincian realisasi, belanja operasional yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp4,3 triliun baru terealisasi sebesar Rp1,127 miliar. Sementara itu, belanja pegawai menjadi komponen terbesar yang telah terserap dengan realisasi sebesar Rp704,1 miliar dari alokasi Rp2,3 triliun.
Adapun belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp35,2 miliar dari total anggaran Rp1,5 triliun. Belanja hibah mencapai Rp33,7 miliar dari Rp282,2 miliar yang dianggarkan. Sementara belanja bantuan sosial telah menyerap Rp29,9 miliar dari pagu Rp130 miliar. Belanja subsidi yang dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar belum terserap sama sekali.
Rendahnya realisasi anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pembangunan daerah jika tidak segera digenjot dalam waktu dekat. Pemerintah daerah pun diharapkan segera mempercepat proses pelaksanaan program, khususnya yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. [lus/ian]
