Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPRD Sumenep dari Partai Kebangkitan Bangsa, Akhmadi Yasid memberikan tanggapan keras terhadap rencana survei seismik tiga dimensi (3D) di wilayah perairan dangkal West Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura yang dilaksanakan Kangean Energy Indonesia (KEI).
“Jika negara belum bisa menjamin masyarakat Pulau Kangean akan menjadi penerima manfaat utama dari hasil alamnya sendiri, dan jika warga setempat hanya akan menjadi penonton, maka survei seismik ini wajib ditolak. Kegiatan ini tidak memiliki legitimasi sosial untuk dilanjutkan,” katanya, Sabtu (21/06/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmadi Yasid menanggapi derasnya penolakan rencana survei seismik 3D. Ia meyakini, penolakan yang muncul dari masyarakat dan mahasiswa bukan tanpa alasan. Ia melihat itu sebagai refleksi nyata dari keresahan atas ketimpangan infrastruktur dan distribusi hasil eksplorasi yang dinilai tidak adil.
“Survei seismik 3D ini adalah langkah awal menuju eksploitasi sumber daya alam, yakni migas. Kalau sejak awal saja sudah terlihat tidak berpihak pada masyarakat, maka lebih baik dihentikan sekarang juga,” tandasnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Sumenep ini, masyarakat Kangean ingin mempertahankan hak atas masa depan dan sumber daya alamnya. Mereka tidak ingin menyerahkan semuanya untuk keuntungan segelintir elit dan investor.
“Hasil eksploitasi migas dari wilayah yang dekat dengan Pulau Kangean, tetap tercatat sebagai dana bagi hasil migas milik Provinsi, bukan daerah,” ujarnya.
Karena itu, Yasid mendesak Pemerintah agar memperhatikan serius aspirasi masyarakat agar keadilan fiskal tidak hanya menjadi wacana.
Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho mengaku saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi internal dan eksternal terkait penolakan rencana survei seismik 3D. “Nanti akan kami sampaikan klarifikasi yang sebenarnya. Ditunggu dulu ya,” ujar Kampoi. (tem/kun)
