Sidoarjo (beritajatim.com) – Kondisi surutnya volume air di sungai Mbah Gepuk, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk normalisasi.
Karena kondisi sungai yang ada diwilayah Tanggulangin itu terjadi pendangkalan dan rimbun ditumbuhi tanaman eveng gondok.
Hal demikian yang mengakibatkan aliran sungai tidak lancar dan menjadi salah satu penyebab melandanya banjir di desa-desa yang terlintasi sungai tersebut.
Salah satunya Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin. Normalisasi dilakukan untuk menekan resiko terjadinya banjir, utamanya wilayah Candi dan Tanggulangin.
Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan sebelumnya sidak bupati dilakukan di aliran sungai Sidokepuh mulai dari Ngaban hingga Kedungpeluk dengan total panjang sungai mencapai 6 kilometer (Km).
“Untuk tahap awal fokus pada normalisasi sepanjang 2 kilometer dari Ngaban hingga Balonggabus yang akan dikerjakan dalam 2 minggu ke depan, kemudian pada Juli akan dilanjutkan pekerjaan kontraktual sepanjang 3,8 kilometer dari Balonggabus ke jembatan Kedungpeluk Candi. Selain melakukan pengerukan, juga dilakukan pengerjaan yang meliputi pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air,” katanya Sabtu (21/6/2025).
Dwi menjelaskan, bisa diketahui apa yang menjadi penyebab aliran sungai tidak mengalir lancar. Ditemukan banyak endapan lumpur bisa diselesaikan dengan pengerukan sungai serta pembersihan tanaman liar yang menjadi penyebab sungai menjadi dangkal.
“Banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan yang disebabkan tertutup tumbuhan seperti eceng gondok dan kangkung, ini yang menyebab aliran sungai tidak lancar untuk itu pada kesempatan ini saya memastikan pengerjaan normalisasi akan terus dikebut,” urainya
Dia juga menyinggung soal banjir yang sempat menggenangi Jalan Raya Porong lebih disebabkan oleh kontur tanah yang landai dan intensitas hujan ekstrem.
Seperti tercatat bahwa curah hujan yang terjadi mencapai 114 mm yang terjadi dalam tiga jam. Selain itu memang tanahnya mengalami penurunan, namun untuk ini sudah disiapkan dua pompa oleh pemerintah pusat, masing-masing di Ketapang dan Siring.
“Sungai-sungai besar di Sidoarjo merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap melakukan pendampingan teknis, seperti pembersihan dan pengangkatan tanaman liar, seperti di wilayah Sidokepuh ini alirannya langsung ke laut, jadi kewenangannya ada di balai pusat. Tapi kami tetap bantu secara operasional karena dampaknya banjir di wilayah kami,” tandasnya.
Dwi Eko juga menegaskan jika kapasitas sungai di Sidoarjo saat ini masih mampu menampung curah hujan hingga 70 mm.
Namun jika lebih dari itu, air akan meluber ke permukiman dan jalan raya. Untuk itu dilakukan pengendalian dari pesisir Mengare.
“Kita pastikan kapasitas sungai di kawasan padat seperti Tanggulangin dan Candi bisa optimal saat musim hujan,” pungkasnya. (isa/ted)
