Blitar (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini tengah menghadapi situasi yang sulit dan pelik. Satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Blitar tersebut kini tengah menghadapi situasi krisis.
Bahkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengakui bahwa fasilitas kesehatan yang dipimpinya itu sedang mengalami kolaps secara keuangan. Muchlis menyebut bahwa utang RSUD Mardi Waluyo terus bertambah seiring terus berkurangnya jumlah pendapatan.
Terungkap bahwa, RSUD Mardi Waluyo masih memiliki hutang senilai Rp12 Miliar rupiah. Hutang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai hingga tahun 2025 ini.
“Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Minggu (25/05/2025).
Pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri terus menurun setiap tahunnya. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, RSUD Mardi Waluyo tak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Pendapatan rumah sakit rata-rata 90, 95, 98 miliar rupiah setahun. Kan targetnya 110 Miliar maksimal tercapai 100 miliar,” imbuhnya.
Menurunya jumlah pendapatan ini, terjadi karena berkurangnya jumlah pasien yang berkunjung dan berobat ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Data yang diperoleh Komisi 1 DPRD Kota Blitar terungkap bahwa dalam satu hari pernah ada cuma 5 pasien saja yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo.
Kondisi ini tentu membuat Komisi 1 DPRD Kota Blitar heran, kenapa rumah sakit sebesar RSUD Mardi Waluyo tak dilirik oleh warga untuk berobat. Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin turun langsung dan merombak manajemen rumah sakit.
“Jadi pelayanan-pelayanan disini mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan. Bahkan satu hari kadang cuma 5 pasien atau berapa tadi ini supaya manajemennya dirombak total,” ucap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi.
Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun menyebut bahwa RSUD Mardi Waluyo dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hutang membengkak hingga terus merosotnya warga yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo tentu menjadi gambaran bagaimana manajerial hingga pelayanan medis tidak berjalan baik disana.
“Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya. [owi/aje]
