Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyertaan modal sebesar Rp500 miliar ke Bank UMKM Jatim. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (22/5/2025), sebagai bentuk komitmen partai dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Sebagai partai yang berpihak pada ekonomi rakyat, kami memandang Raperda ini sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi UMKM dan petani,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso.
Gerindra menilai Bank UMKM Jatim memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan besar, terutama di wilayah pedesaan. Dengan tambahan modal tersebut, BPR diharapkan mampu memperluas cakupan layanan dan menyalurkan kredit secara tepat sasaran.
“Dana publik sebesar Rp500 miliar ini diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan penyaluran kredit yang tepat sasaran, maka dampaknya akan langsung terasa oleh masyarakat bawah,” tegas Cahyo, alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Sebagai bentuk keseriusan, Fraksi Gerindra turut menyampaikan tujuh catatan strategis terkait Raperda, mulai dari aspek kelayakan bisnis, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi digital, hingga tata kelola yang transparan dan akuntabel. Semua catatan disampaikan secara tertulis demi memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.
“Kami siap berkolaborasi untuk menyempurnakan Raperda ini agar dapat diimplementasikan secara optimal dan membawa perubahan nyata,” tambahnya.
Sektor UMKM di Jawa Timur tercatat menyerap lebih dari 96 persen tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penyaluran kredit hingga ke desa-desa guna mencegah kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Penyaluran kredit ke seluruh wilayah Jatim, terutama desa-desa, menjadi penting untuk mencegah kesenjangan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan,” pungkas Cahyo. [asg/beq]
